Sita KTP Pelanggar Protokol Kesehatan Dinilai Tidak Efektif, Ini Alasannya

Liputan6.com, Surabaya - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Dr Andriyanto menilai penyitaan KTP pelanggar protokol kesehatan bukan solusi menurunkan angka kasus COVID-19.

"Penyitaan KTP belum tentu menjadi solusi apabila pelanggar protokol kesehatan ternyata perbuatannya karena faktor ketidaksengajaan, lalai, lupa atau faktor lain," ujarnya di Surabaya, dikutip dari Antara, Minggu (31/1/2021).

Pemerintah daerah sebenarnya dalam memberikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan harus sebagai satu kesatuan penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, kepemilikan KTP elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menurut dia, penyitaan KTP sebagai suatu tindakan yang terpisah dari upaya rehabilitasi, padahal seharusnya pelanggaran protokol kesehatan dilakukan justru dalam rangka rehabilitasi pelaku atau pelanggar.

Tujuan penjatuhan sanksi ini, kata dia, tidak sebatas berorientasi pada pembalasan, namun harus dipastikan penjatuhan sanksi tersebut memberikan manfaat, yaitu mencegah pelanggaran dan memutus rantai penularan COVID-19.

Saksikan video pilihan di bawah ini: