KPK Periksa 2 Kepala Dinas terkait Dugaan Gratifikasi di Pemkot Batu

Kejaksaan Jawa Timur Sidik Dugaan Korupsi Balai Kota Batu — Kompleks Perkantoran Terpadu Kota Batu atau Balai Kota Among Tani saat pengerjaan akhir pada Desember 2016

Liputan6.com, Surabaya - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi terkait dengan dugaan kasus gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur, dalam kurun waktu 2011—2017.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebutkan empat orang saksi itu terdiri atas dua orang kepala dinas, seorang kepala bagian, dan seorang pengusaha di Kota Batu.

"Hari ini pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kota Batu, pada tahun 2011—2017," kata Ali, dikutip dari Antara, Selasa (9/2/2021).

Empat orang saksi yang diperiksa tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu Alfi Hidayat; dan Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Batu Eko Suhartono.

Berikutnya, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batu Endro Wahyudi, serta Kepala Bagian Umum PT Kusumantara Graha Jayatrisna Estate Abdul Jamal. Pemeriksaan tersebut dilakukan di Polres Batu.

Pemeriksaan empat orang saksi terkait dengan kasus dugaan gratifikasi itu bukanlah yang pertama kali dilakukan KPK. Di awal Januari 2021, KPK telah memeriksa dua orang saksi lain, yakni Pemilik PT Gunadharma Anugerah Moh Zaini dan mantan pengurus rumah tangga Eddy Rumpoko, Kristiawan.

Pada bulan Januari 2021, KPK juga telah melakukan penggeledahan pada kantor dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batu. Selain kantor dinas, KPK juga sempat menggeledah ruang kerja dan rumah dinas Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko.

Selain itu, KPK juga menggeledah di salah satu toko di Kota Batu, Toko Nusantara, terkait dengan kasus dugaan gratifikasi pada tahun 2011—2017 itu. Secara keseluruhan, sudah ada 14 lokasi yang digeledah KPK.

Beberapa kantor dinas yang digeledah KPK, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Penanggulangan Kebakaran, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Batu.

Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Batu pada tahun 2011—2017. Dokumen tersebut akan diverifikasi, kemudian disita sebagai barang bukti.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Wakil Ketua KPK tunjukkan sejumlah barang bukti saat jumpa pers OTT Walikota Batu, Eddy Rumpoko.

2 dari 2 halaman

Jerat Wali Kota Batu Eddy Rumpoko

Sebagai informasi, pada 2017, penyidik KPK menjerat Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dalam operasi tangkap tangan pada bulan September. Eddy dijatuhi hukuman 5,5 tahun penjara oleh majelis kasasi Mahkamah Agung pada tahun 2019.

Dalam kasus tersebut, Eddy Rumpoko diduga menerima suap senilai Rp500 juta terkait dengan proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemerintah Kota Batu pada tahun anggaran 2017 senilai Rp5,26 miliar.

KPK menetapkan dua orang tersangka lain dalam kasus tersebut, yakni Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batu Edi Setyawan dan Filipus Djap yang merupakan Direktur PT Dailbana Prima.