Seknas Jokowi Jatim: Kasus Ultah Khofifah Belum Selesai

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)

Liputan6.com, Surabaya - Ketua DPW Seknas Jokowi Jawa Timur (Jatim) Sapto Raharjanto mendukung DPRD Jatim untuk menjalankan fungsi pengawasan, terkait kasus kerumunan pada pesta perayaan ulang tahun Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Grahadi, beberapa waktu lalu.

"Bagi kami persoalan perayaan pesta ulang tahun Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Dardak belum bisa dikatakan selesai," ujarnya, Senin (31/5/2021).

Sapto mengungkapkan, di tengah situasi pandemi Covid-19 ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan sebagai akibat dari pengurangan tenaga kerja, banyak UMKM yang gulung tikar akibat sepinya pembeli, tapi mengapa justru para pemimpin di Provinsi Jatim malah mengadakan pesta ulang tahun yang sedemikian mewah dan pasti menelan biaya yang tidak sedikit.

Untuk itu, pihaknya mendesak DPRD Jatim meminta keterangan dan pertanggungjawaban Khofifah beserta jajarannya yang terkait penyelenggaraan acara pesta perayaan ulang tahun tersebut.

"DPRD Jatim harus mengusut tuntas terkait pendanaan acara tersebut, apakah dana tersebut berasal dari APBD ataukah dana pribadi, karena dikhawatirkan masuk dalam wilayah gratifikasi," ucapnya.i.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Beredar di media sosial rekaman kerumunan warga di gerung Granadi, Surabaya, Jawa Timur yang diduga acara ulang tahun Gubernur Khofifah. Berikut tanggapan Humas Pemprov Jatim terkait beredarnya video tersebut.

2 dari 2 halaman

Beri Keterangan ke DPRD

Selain itu, Khofifah dan Emil Dardak wajib memberikan keterangan yang jelas kepada para wakil rakyat di DPRD Provinsi Jatim, bagaimana sebenarnya yang terjadi pada saat acara tersebut.

"Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak juga harus menjelaskan kepada DPRD Jatim siapa yang memiliki gagasan untuk melaksanakan acara pesta ulang tahun tersebut, sumber pendanaannya," ujarnya.

"Serta mengapa acara tersebut mengabaikan anjuran pemerintah pusat terkait larangan open house, larangan berkerumun serta mengapa acara tersebut tidak memperhatikan protokol kesehatan," ujarnya.

Terkait dengan hal tersebut, Sapto menegaskan, pihaknya bermaksud melakukan proses audiensi dengan ketua dan unsur pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur untuk membahas permasalahan in