MUI Jatim: Pengurusan Label Halal Cukup Mudah, Hanya 2 Bulan

Makanan dan Minuman Halal (Sumber: Pixabay)

Liputan6.com, Surabaya - Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim Siti Nur Husnul Yusmiati menegaskan, pengurusan label halal cukup mudah.

"Sudah cukup lama beredar rumor di tengah masyarakat terkait dengan pengurusan sertifikasi halal itu butuh waktu lama, rumit dan berbiaya mahal. Ujung-ujungnya menyalahkan MUI," katanya, dikutip dari Antara, Senin (14/6/2021).

Keluh Kesah Pengusaha Terkait Wajib Halal, Biaya Tinggi Pendampingan Minim

Husnul mengatakan, penyebab lamanya pengurusan label halal biasanya justru dari pemohon yang tidak segera menindaklanjuti kekurangan persyaratan yang mestinya dipenuhi.

Secara umum, kata dia, LPPOM dan MUI Jawa Timur hanya butuh waktu 2-3 bulan untuk memproses pengajuan sertifikasi halal.

“Yang bikin lama itu biasanya rekomendasi untuk melengkapi persyaratan itu tidak langsung ditindaklanjuti. Kadang alasan masih sibuk, membuka cabang di sana-sini, dan alasan-alasan yang lain,” tutur Husnul.

Senada, Ketua MUI Pusat Bidang Fatwa HM Asrorun Ni’am Sholeh menyebut biasanya kelambatan pengurusan label halal justru berasal dari pemohon yang tidak segera melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan.

Pria asal Nganjuk itu mengakui saat pengajuan diterima, lalu dilakukan pengecekan administrasi dan tinjauan lapangan, biasanya lembaga akan memberikan beberapa rekomendasi untuk dilengkapi. Nah, di sinilah biasanya pemohon tidak segera menindaklanjuti.

“Sering kali kelambanan itu justru dari pihak yang mengajukan,” tuturnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas usulan Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol). Nantinya dipakai sebagai dasar hukum untuk menjerat pidana pelaku produksi hingga konsumen minol.

2 dari 2 halaman

Tak Perlu Lagi Cemas

Gedung MUI — Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jalan Proklamasi No 51, Menteng, Jakarta Pusat. (bimasislam.kemenag.go.id)

Kini, kata dia, setelah aturan berubah melalui UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, diharapkan masyarakat tidak merasa waswas lagi dalam mengajukan sertifikasi halal.

Meski lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal saat ini sudah berganti ke pemerintah melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), namun prosesnya tetap tidak jauh berbeda. Diajukan ke BPJPH Kemenag, dilanjut pengujian dan tinjau lapangan oleh LPPOM, kemudian dimintakan fatwa ke MUI, dan dikembalikan lagi ke BPJPH untuk dikeluarkan sertifikasi halalnya.

“Selama seluruh persyaratan dilengkapi dan pemohon bersikap responsif, maka prosesnya tidak akan lama,” kata Kiai Ni’am.