Liputan6.com, Malang - Sebanyak 26 pelanggar PPKM Darurat di Malang menjalani sidang virtual di Balai Kota Malang, Senin (19/7/2021).
Pelanggar yang didominasi pelaku usaha kuliner makanan dan minuman tersebut, rata-rata melanggar jam operasional yang maksimal pada pukul 20.00 WIB dan larangan dine-in atau makan ditempat.
"Kita gak main-main. Jadi penindakan bagi yang masih tetap mangkal tidak sesuai dengan ketentuan, kita sudah persuasif dan toleransi. Saya sendiri ikut di lapangan bahwa kadang ada yang kucing-kucingan. Jadi ini tidak pandang bulu, siapapun yang melanggar akan kita tindak," ujar Wali Kota Malang Sutiaji dikutip dari TimesIndonesia.
Advertisement
Sekretaris Satpol PP Tri Oky yang ikut menyaksikan persidangan menyebutkan, untuk para pelanggar yang mengikuti sidang saat ini, rata-rata denda tidak sampai Rp 200 ribu.
"Ini hakim yang menetapkan. Rata-rata usaha kuliner yang melanggar. Ada juga selain itu, pasar swalayan yang kita tegakkan dan mengamankan KTP-nya," ungkapnya.
Untuk prosedur, kata Oky, pertama akan diberikan surat peringatan dan selanjutnya jika tetap melanggar, secara tegas akan dilakukan penyitaan barang, seperti halnya kursi ditempat tersebut.
"Kita lakukan pengambilan kursi sebelum sanksi sidang. Ini langkah terakhir yang kami lakukan. Kan sudah ada peringatan imbauan dari kami," katanya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Denda Rp 100 Ribu
Sementara itu, salah satu pelanggar yang mengikuti sidang, Hari menuturkan, apapun yang telah terjadi dan dinyatakan bersalah, dirinya pun secara ikhlas mengikuti persidangan karena memang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Hari yang saat itu melakukan pelanggaran dan disidak langsung oleh para personel gabungan pada Rabu (14/7) lalu, dirinya mengaku melakukan pelanggaran waktu ada antrean pelanggan yang melebihi kapasitas, yakni 5 orang.
"Itu memang banyak yang berkerumun. Sekarang kita sudah ngasih imbauan take away. Tiap kali kita jualan, selalu ada antrean. Tetap kita imbau ke pelanggan. Tapi tetap antre seperti itu. Jadi ini saya sudah melanggar Perda yang berlaku dan tadi dendanya Rp 99 ribu ditambah biaya sidang Rp 1 ribu. Jadi totalnya Rp 100 ribu," ucapnya.
Advertisement