Sukses

Vaksinasi di Pacitan Baru 20 Persen, Apa Masalahnya?

Menurutnya, sesuai Inmendagri nomor 43 tahun 2021 salah satu daerah yang penurunan dari level 3 menjadi level 2 harus vaksinasi dosis pertaman minimal 50 persen dari total penduduk yang ada.

Liputan6.com, Pacitan - Ketua Komisi II DPRD Pacitan Lancur Susanto mendesak Pemkab membuat terobosan agar vaksinasi di Pacitan tidak ketinggalan dengan daerah sekitar. Vaksinasi di Pacitan saat ini baru capai 20,6 persen.

"Ini kenapa kita semuanya tertinggal dari Ponorogo dan Trenggalek misalnya, vaksinasi tertinggal anggaran dari Provinsi juga tertinggal," katanya, Selasa (21/9/2021), dikutip dari TimesIndonesia.

Menurutnya, sesuai Inmendagri nomor 43 tahun 2021 salah satu daerah yang penurunan dari level 3 menjadi level 2 harus vaksinasi dosis pertaman minimal 50 persen dari total penduduk yang ada.

Dia menyarankan agar Pemkab Pacitan mengandeng semua pihak untuk tercapainya 50 persen vaksinasi, sebab kehidupan normal sudah dinanti masyarakat.

 "Iya ini hajat semuanya, maka harus ada trobosan, saya juga mengapresisasi upaya temen-temen partai yang ikut bantu vaksinasi misalnya Partai Golkar, Nasdem dan Partai Demokrat," imbuhnya.

Sekretaris DPD Partai Golkar Pacitan itu juga menyoroti soal masih adanya masyarakat pelosok desa takut akan divaksin. Dia pun menekankan pentingnya sosialisasi hingga tingkat pedesaan.

"Saya masih menemukan masyarakat yang takut untuk menerima vaksin. Nah ini penting pemerintah juga harus gencar sosialisasi, agar seimbang," jelasnya.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Vaksinasi Meningkat, Ekonomi Pulih

Pasalnya, jika vaksinasi ini dilakukan secara masif secara otomatis kehidupan normal akan segera tercapai, bagitu pula ekonomi masyarakat pun segera pulih seperti sediakala.

"Kalau soal itu jelas, ekonomi akan pulih kembali," kata, Lancur Susanto.

Kendati begitu, dia menilai saat ini bukan saatnya saling menyalahkan. Namun, bagaimana saling bergotong royong mulai Pemerintah, lembaga-lembaga kepartaian maupun pengusaha saling lakukan trobosan sesuai jaringannya