DPRD Surabaya Usulkan Pejabat Pemkot yang Sudah 5 Tahun Menjabat Diganti

Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)

Liputan6.com, Surabaya - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni angkat bicara terkait rencana mutasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terhadap jajaran di Pemkot.

Toni menyarankan untuk pejabat Pemkot yang sudah menduduki satu jabatan lebih dari lima tahun, sebaiknya diganti. Sebab dikhawatirkan pejabat yang terlalu lama duduk disuatu jabatan, akan merusak regenerasi dan berpotensi berada di zona nyaman sehingga tidak ada inovasi.

“Wali kota saja dipilih lima tahun sekali. Masak sampai ada pejabat yang duduk dijabatannya hingga lebih dari lima tahun. Proses regenerasi di pemkot harus jalan. Proses regenerasi dengan jiwa baru ini ada semangat baru untuk membantu wali kota dan wakil wali kota,” tuturnya di Surabaya, Senin (20/12/2021).

Mutasi adalah hak prerogratif wali kota dan wakil wali kota. Tidak ada satupun orang atau lembaga yang bisa ikut campur dalam penunjukan pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, termasuk dari jajaran legislatif.

“Kami di Komisi A DPRD Surabaya tidak pernah diajak komunikasi soal mutasi. Dan kami juga membatasi diri untuk urusan mutasi ini. Kami menghormati penunjukan wali kota dan wali kota yang telah mendapat mandat dari rakyat untuk memilih pejabat di Pemkot Surabaya. Kami sangat menghormati apa yang menjadi keputusan wali kota nantinya,” katanya.

Toni mengatakan, yang bisa dilakukan legislatif adalah pasca dilakukan sumpah dan pelantikan jabatan, pejabat yang ditunjuk wali kota. Apakah mereka bisa melaksanakan tugas yang diberikan wali kota, mampu menciptakan inovasi atau tidak. Sebab apa yang mereka lakukan akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Airlangga pastikan kondisi Partai Golkar Kondusif

2 dari 2 halaman

Asesmen Independen

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Surabaya ini lantas memberikan apresiasi kepada wali kota, yang telah melibatkan tim independen untuk menggelar asesmen bagi pejabat di Pemkot Surabaya. Asesmen adalah cara ilmiah untuk mengetahui kompetensi seseorang. Sehingga akan bisa diketahui the right man in the right place atau menempatkan orang sesuai keahliannya.

“Asesmen ini bisa meminimalisir adanya isu like and dislike atau dekat atau tidak dekat dalam memilih pejabat yang ditunjuk. Sebab setiap ada mutasi, rasa kekecewaan puas atau tidak puas pasti akan muncul. Isu like and dislike atau dekat atau tidak dekat pasti akan dimunculkan orang yang merasa kecewa karena tidak ditunjuk menjabat pejabat,” ucapnya.

Bagi ASN yang kecewa, Toni mengingatkan, ASN telah terikat sumpah dan janji untuk selalu loyal terhadap pemerintah. “Kami ingatkan kembali sumpah setia ASN. Mereka harus siap ditempatkan dimanapun. Apalagi wali kota telah memilih cara ilmiah untuk memilih pejabat yang diinginkan. Jadi tidak alasan untuk kecewa,” ujarnya.

Ikut Latihan Gabungan, Kapal Selam Rusia Berlabuh di Surabaya