Sukses

DPP Demokrat: Musda Jatim Bukan Adu Suara Terbanyak dan Uang

Herman menyatakan, musda juga bukan persoalan meraih dukungan sebanyak-banyaknya. Namun, dukungan dari pemilik suara harus tetap memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan organisasi.

Momen AHY Kibarkan Panji Demokrat
Perbesar
Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membawa bendera Partai Demokrat usai terpilih secara aklamasi dalam Kongres V Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Minggu (15/3/2020). AHY menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi ketum partai. (Liputan6.com/Dok Partai Demokrat)

Liputan6.com, Surabaya - Ketua Badan Pemenangan Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (BPOKK) DPP Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan, Musyawarah daerah (musda) Partai Demokrat di sejumlah daerah, termasuk di Jawa Timur (Jatim), bukan ajang adu kekuatan dan uang.

"Musda merupakan sarana untuk menyampaikan ide dan gagasan dalam menghadapi Pemilu 2024," tuturnya, Rabu (19/1/2022).

Herman menyatakan, musda juga bukan persoalan meraih dukungan sebanyak-banyaknya. Namun, dukungan dari pemilik suara harus tetap memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan organisasi.

“Selebihnya dapat meyakinkan DPP bahwa ketua DPD mampu memperbanyak pemilih demokrat di wilayahnya, sehingga menang dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” kata Herman.

Herman menyampaikan, protokol kesehatan ketat wajib diterapkan dalam pelaksanaan musda. Seluruh peserta akan menjalani tes Covid-19 dan dipastikan dalam kondisi sehat serta dapat berjalan secara demokratis, tertib, aman, dan lancar.

“Musda adalah amanat AD/ART tahun 2020, dengan prinsip dasar pelaksanaan yang harus dipedomani seluruh kader adalah sebagai ajang konsolidasi, harmonisasi, dan rekonsiliasi,” ucap Herman.

Herman mengatakan, pelaksanaan musda kali ini tidak memilih ketua, melainkan mengusulkan bakal calon (bacalon), menetapkan elemen formatur, dan keputusan-keputusan lainya.

“Kemudian sidang musda mengusulkan nama calon, maksimal tiga nama calon, dan sedikitnya satu calon ke Tim 3 DPP dalam hal ini ketua umum, sekretaris jenderal, dan ketua BPOKK untuk mengikuti tahap pascamusda,” ujar Herman.

Kementerian Hukum dan HAM secara resmi menolak hasil KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko pada Rabu (31/3). Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketum yang sah menyampaikan apresiasi terkait putusan tersebut.

2 dari 2 halaman

Persyaratan Calon

Herman menjelaskan, kalau dulu yang menentukan ketua DPD adalah suara terbanyak, tetapi sekarang yang terpenting para calon memenuhi persyaratan calon, selebihnya akan mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan dengan materi pokok visi, misi, dan program kerja calon.

"Sehingga menghasilkan pimpinan yang betul-betul kredibel dan berintegritas, serta dapat mengerakkan mesin partai di daerahnya masing-masing,” ucap Herman.

Sebagai informasi, kegiatan musda Demokrat akan berlangsung di Jawa Barat pada 19 Januari 2022 dan Jawa Timur pada 20 Januari 2022.

Musda di dua provinsi itu akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Sekjen Teuku Riefky Harsya secara virtual.