Gubernur Kepri Terbang ke Banyuwangi Pelajari Pengelolaan Pelayanan Publik

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memboyong lima kepala daerah di wilayahnya datang ke Banyuwangi. (Istimewa)

Liputan6.com, Banyuwangi - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memboyong lima kepala daerah di wilayahnya datang ke Banyuwangi. Mereka ingin mempelajari pengelolaan pelayanan publik Pemkab Banyuwangi.

"Tujuan saya membawa serta para kepala daerah ke Banyuwangi, untuk mendorong mereka meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah masing-masing," kata Ansar di Pendopo Sabha Swagatha Banyuwangi, Senin (7/2/2022).

"Mendagri memberikan rekomendasi kepada kami, untuk datang melihat langsung pengelolaan pelayanan publik, utamanya pengelolaan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Pasar Pelayanan Publik di Banyuwangi," tambah Ansar.

MPP Banyuwangi sendiri merupakan pusat layanan di Banyuwangi yang berdiri sejak 2017. Tercatat sebagai MPP pertama di Indonesia yang diinisiasi pemerintah kabupaten. Saat ini telah mengintegrasikan 233 layanan dari 24 instansi.

Ansar menjelaskan salah satu programnya adalah mendorong kepala daerah di wilayahnya untuk memiliki Mal Pelayanan Publik yang terintegrasi dengan berbagai pelayanan utamanya bidang investasi.

"Kepri merupakan salah satu tujuan investasi, sehingga kualitas pelayanan publik sangat dibutuhkan. Kami berharap, pulang dari Banyuwangi para kepala daerah bisa membuat Mal Pelayanan Publik seperti di Banyuwangi,” harap Ansar.

Menjelang liburan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru), Pelabuhan ASDP Ketapang mulai mempersiapkan diri. Salah satunya, melakukan perbaikan breasting dolphin atau tempat tambat dermaga ponton.

2 dari 2 halaman

Terus Berproses

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, tiap daerah memiliki potensi dan kelebihan masing-masing. Seperti Kepulauan Riau yang juga memiliki potensi besar di bidang pariwisata.

"Banyuwangi juga pernah belajar ke Kepulauan Kepri, tepatnya di Kabupaten Bintan pada 2019 lalu. Kepri memiliki potensi yang luar biasa," kata Ipuk.

Dia mengatakan hingga saat ini Banyuwangi juga masih sama-sama terus berproses. "Tiap daerah memiliki tantangan yang berbeda-beda. Silakan menerapkan apa yang kira-kira cocok untuk daerah-daerah di Kepri," katanya.

Ipuk mengatakan program-program pelayanan publik merupakan salah satu pilar bagi Banyuwangi. Tiap pergantian pejabat maupun pengangkatan ASN harus menandatangani kontrak kinerja.

"Kinerja harus berdasarkan target. Siapa melakukan apa. Karena saat ini situasinya beda, apalagi di masa pandemi seperti ini," kata Ipuk.