Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Tolak Wahid Wahyudi Sebagai Sekda Jatim, Apa Alasannya?

Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Jatim Tolak Wahid Wahyudi Sebagai Sekda, Apa Alasannya? — Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Jatim tolak Wahid Wahyudi sebagai Sekda Jatim. (Istimewa)

Liputan6.com, Surabaya - Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Jawa timur yang terdiri dari HMI Surabaya, SEMMI Surabaya, ILMISPI, LAWAN Institute, AMPD, Dear Jatim dan KBIM merespons pengangkatan Wahid Wahyudi sebagai Penjabat (Pj) Sekda Jatim, baru baru ini.

Rachmat selaku ketua umum HMI Surabaya menyatakan, pihaknya menolak Wahid Wahyudi Sebagai Pj Sekda.

"Kami Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Jawa timur dengan ini menyatakan sikap menolak Wahid Wahyudi sebagai Pj Sekda Prov. Jatim", Ucap Rachmat kepada wartawan, Jumat (11/2/2022).

Rachmat juga mengungkapkan beberapa pertimbangan yang menjadi alasan pihaknya menolak Wahid Wahyudi sebagai sekda. Pertama, yang bersangkutan merangkap jabatan yakni sebagai Pj Sekda, Kadindik Jatim dan Komut PT. JGU.

Kedua, Wahid iduga kuat melanggar aturan ASN terkait netralitas dalam kampanye di Lamongan.

Sebagai upaya pengawalan atas penolakan tersebut, rachmat dan rekan-rekan pemuda serta mahasiswa juga akan melaporkan kasus rangkap jabatan tersebut ke BKN dan Ombudsman Jatim.

"Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, dan akan berkirim surat ke BKN dan Ombudsman Jatim", tutup Rachmat.

2 dari 2 halaman

Dilantik Bulan Lalu

Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melantik Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi sebagai Penjabat Sekdaprov Jatim menggantikan Heru Tjahjono.

"Saya rasa susah provinsi lain bisa mendapatkan sekda yang punya pengalaman dua kali menjadi bupati. Dulu regulasinya ASN yang jadi bupati bisa kembali menjadi birokrat," ucapnya, Rabu (12/1/2022).

Mantan Menteri Sosial itu juga menegaskan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan bagian proses organisasi yang sesungguhnya biasa-biasa saja.

"Seluruh organisasi diharapkan tetap memaksimalkan semua kerja efektif dan produktif. Sebab prioritas sekarang adalah harus melakukan maksimalisasi penyiapan RKPD untuk R-APBD 2023," tutur dia.