Sanksi Menanti RHU yang Melanggar PPKM Level 3 Surabaya

Satpol PP Surabaya menindak tempat hiburan yang masih beroperasi. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)

Liputan6.com, Surabaya - Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya menduga sejumlah tempat rekreasi hiburan umum (RHU) di Surabaya, melanggar jam operasional saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3.

"Kami menerima banyak aduan dari masyarakat masih adanya pemilik RHU yang melanggar jam operasional," katanya, Senin (21/2/2022), dikutip dari Antara.

Ketua Fraksi Partai Golkar ini menyebut salah satu RHU yang melanggar jam operasional ada di depan Gedung Negara Grahadi. RHU tersebut dinilai tidak mampu menjaga kebisingan musiknya hingga mengganggu istirahat warga sekitar.

Tidak hanya itu, lanjut dia, pelanggaran jam operasional juga terjadi di RHU di Komplek Pertokoan Jembatan Merah Plaza pada Minggu (20/2/2022) yang buka hingga pukul 03.00 WIB. Bahkan di RHU tersebut sempat terjadi kericuhan antarpengunjung yang menyebabkan satu orang mengalami luka bacok parah.

Menurut dia, Pemkot Surabaya sudah memberikan kepercayaan kepada pemilik RHU untuk tetap bisa mencari nafkah seperti jenis usaha yang lain. Tentunya kepercayaan besar tersebut harus dijaga oleh pemilik RHU.

"Apalagi itu sudah dituangkan dalam pakta integritas yang sudah ditanda tangani. Jika ada pelanggaran atas hal tersebut sebaiknya diberikan teguran sebagaimana aturan yang berlaku," kata Toni panggailan akrab Arif Fathoni ini.

Nekat buka saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Sabtu sore (23/1), tempat hiburan di Jalan Kenjeran, Surabaya, ditutup paksa petugas gabungan dari polisi dan Satpol PP Kota Surabaya.

2 dari 2 halaman

Sanksi Tutup

RHU Pelanggar jam operasional akan ditutup Satpol PP Surabaya. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)

Komisi A bersama jajaran Satpol PP Surabaya akan melakukan pemantauan lapangan dalam waktu dekat ini untuk melihat sejauh mana pemilik RHU memenuhi ketentuan Perwali dan implementasi pakta integritas yang sudah ditanda tangani.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menegaskan tempat rekreasi hiburan umum (RHU) yang melanggar pakta integritas mulai dari prokes, jam operasional hingga kapasitas pengunjung serta karyawan, akan disanksi.

"Setelah diberikan kepercayaan untuk menjaga sendiri, kalau ada (RHU) yang melanggar ya kita kasih sanksi, dicabut (izin operasional), tutup lagi tiga bulan kan bisa, kalau pelanggarannya terbukti," katanya.