Wacana Penundaan Pemilu Dinilai Khianati Amanat Reformasi

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politik Wijayanto menilai wacana penundaan pemilu 2024  menjadi alarm bagi masyarakat, bahwa amanat reformasi 1998 terancam dikhianati oleh permufakatan jahat sekelompok elite.

"Sejak 2019 saya sudah ditanya tentang wacana perpanjangan masa jabatan presiden, dan sampai 2022 ini kita masih bertemu lagi dengan wacana penundaan pemilu. Ini mencerminkan hawa nafsu inkonstitusional yang tidak padam juga," ujarnya.

Akademisi Undip ini menyatakan, wacana ini menjadi alarm tanda bahaya. Kalau pemilu sampai ditunda atau masa pemerintahan diperpanjang, walaupun dicarikan pembenaran melalui amandemen konstitusi, Indonesia tidak bisa lagi disebut sebagai negara demokrasi.

"Masyarakat hendaknya tidak lagi memilih parpol-parpol yang mengkhianati semangat reformasi pada Pemilu 2024 nanti," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menolak wacana penundaan pemilu.

“Kalau alasannya aspirasi rakyat, rakyat yang mana? Jangan main-main dengan suara rakyat. Kok ringan-ringan saja menabrak konstitusi?" tegas AHY (26/2/2022).

Wasekjen DPP Partai Demokrat Jovan Latuconsina menegaskan, Demokrat tidak takut menyuarakan kebenaran. "Di sana-sini sedang banyak masalah. Kita tahu memang tidak mudah. Tetapi hak konstitusi rakyat jangan dipotong. Kami terus berikhtiar untuk selalu tunduk pada konstitusi," ujarnya.

Dia melanjutkan, sudah jelas Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada perpanjangan jabatan Presiden. Menurutnya Wacana menunda Pemilu sama dengan wacana perpanjangan jabatan Presiden.