Alih Fungsi Sempadan Sungai dan Potensi Banjir Besar Berulang di Kota Malang

Liputan6.com, Malang - Bangunan yang berdiri di sempadan sungai turut andil menyebabkan banjir di Malang kota. Pemerintah kota setempat menilai salah satu upaya mencegah potensi terjadinya bencana serupa adalah butuh dilakukan normalisasi sungai.

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan harus ada literasi ke masyarakat tentang pentingnya mengosongkan sempadan sungai. Apalagi pernah ada kajian ahli beberapa tahun silam yang menyebut ada potensi banjir di Malang menenggelamkan kota ini 25 tahun ke depan.

"Di peraturan Kementerian Pekerjaan Umum itu ada klasifikasi sungai strategis dan beberapa sempadannya harus dikosongkan," kata Sutiaji di Malang, Selasa, 15 Maret 2022.

Pemkot Malang, lanjut dia, ke depan akan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Sebab kewenangan sungai ada di instansi tersebut. Tujuannya, dilakukan normalisasi sungai di wilayah Kota Malang.

"Dinas PU kami minta normalisasi dan harus dilakukan. Tapi itu perlu koordinasi bersama," ucap Sutiaji

Pemkot Malang meminta Rukun Warga (RW) membantu Dinas PU mendata bangunan liar di wilayahnya. Salah satu pemicu banjir di kampung Teluk Bayur pada Senin kemarin misalnya, juga disebabkan keberadaan bangunan liar menghalangi aliran air lalu meluap ke permukiman.

"Ketua RW agar menindaklanjuti bangunan liar tanpa izin segera dilaporkan agar ditertibkan," ujar Sutiaji.

Meski begitu, orang nomor satu di Balai Kota Malang itu menilai tak perlu ada evaluasi izin pendirian perumahaan oleh pengembang. Ia meyakini bila itu melibatkan korporasi di bidang properti pasti telah sesuai prosedur.

"Tidak ada evaluasi, saya kira sudah tertib. Perumahan yang didirikan di tanah kavling oleh individu itu yang harus diawasi," ujar Sutiaji.

Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Purnawan Dwikora Negara, mengatakan salah satu masalah banjir di Malang adalah buruknya tata ruang kota. Alih fungsi lahan menyebabkan ruang terbuka hijau (RTH) berkurang, menyebabkan banjir di mana-mana.

“Sejak belasan tahun lalu, luas RTH publik di kota ini tak pernah bertambah, hanya lima persen. Padahal sesuai ketentuan, seharusnya dua puluh persen,” ujar Purnawan.