Mahasiswa Banyuwangi Demo Geruduk DPRD, Tolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Liputan6.com, Banyuwangi - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa di Banyuwangi unjuk rasa di Depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, Senin (11/4/2022).

Dalam aksi ini ada empat poin yang menjadi tuntutan para mahasiswa. Pertama adalah penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kedua penolakan kenaikan pajak PPN sebesar 11 persen, ketiga selesaikan kelangkaan minyak goreng dan solar, keempat adalah penolakan wacana penundaan pemilu atau isu 3 periode presiden.

"Empat hal itu jelas bergesekan langsung dengan masyarakat, jelas-jelas masyarakat yang terbebani," kata salah satu korlap aksi Rozaki Muhtar.

Salah satu orator dari Untag Banyuwangi menyebut bila empat poin yang menjadi tuntuan adalah bukti dari kegagalan pemerintah. Kebijakan yang seharusnya meringankan masyarakat ditengah suasana pandemi dan ramasan, 4 poin itu justru memberatkan.

"Ini adalah kegagalan pemerintah. Mereka (pemerintah) sengaja menaikkan disaat pandemi, disaat puasa agar mahasiswa tidak turun ke jalan menyuarakan aspirasi," kata salah satu orator aksi.

Menkopolhukam, Mahfud MD menanggapi aksi demo yang dilakukan mahasiswa. Mahfud mengimbau agar unjuk rasa dilakukan dengan tertib. Selain itu, Mahfud juga minta aparat tak melakukan tindak kekerasan kepada mahasiswa.

2 dari 4 halaman

Lagu Perjuangan Sindiran

Para mahasiswa di Banyuwangi bakar ban iringi orasinya di depan Kantor DPRD Banyuwangi. (Hermawan Arifianto/Liputan6.com)

Suara-suara orator itu diiringi lagu-lagu perjuangan. Tak jarang peserta unjuk rasa juga menyindir wakil rakyat yang dinilai tidak becus mengawal kebijakan yang pro terhadap kepentingan rakyat.

"Dulu ketika mereka nyalon mereka datang ke kita akan tetapi yang diberikan kepada kita saat ini kawan-kawan, apa!! Penindasan," suara yang kemudian disambut oleh peserta unjuk rasa.

Mahasiswa juga mengecam keras isu adanya penundaan pemilu dan menambah masa jabatan presiden Joko Widodo.

"Rakyat Indonesia sudah tidak mampu merasakan ini semua. BBM mahal, minyak goreng mahal. Bila ditunda ini akan cacat konstitusi dan mencederai undang-undang," tandasnya.

3 dari 4 halaman

DPRD Banyuwangi Siap Kawal

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Muhammad Ali Mahrus (Baju Putih) temui para mahasiswa di Gedung DPRD Banyuwangi. (Hermawan Arifianto/Liputan6.com)

Aksi ini berlangsung damai. Para peserta unjuk rasa pun juga ditemui oleh Pimpinan DPRD Banyuwangi.

Sementara Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Muhammad Ali Mahrus menerima dengan lapang apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa.

"Kami sudah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk kesiapan mengawal aspirasi mahasiswa hingga ke pusat. Ini menjadi bahan untuk kita sampaikan bahwa saat ini begini kondisi yang ada di lapangan," kata dia.

Mahrus menyebut bila kenaikan harga yang terjadi pada BBM dan minyak goreng ini menjadi domain pusat. Namun DPRD Banyuwangi menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan ketersediaan yang ada di masyarakat.

"Kita menggunakan fungsi kontrol kita, kita telah melakukan sidak," tandasnya.

4 dari 4 halaman

Ratusan Personel Siaga

Polresta Banyuwangi menyiagakan ratusan personel guna mengamankan jalannya unjuk rasa ratusan mahasiswa Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa Banyuwangi, Senin (11/4/2022).

"Kami menyiagakan 250 personel," kata Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Nasrun Pasaribu Senin (11/4/2022)

Kata Nasrun, aksi berlangsung damai dan tidak sampai terjadi kericuhan. Pihaknya juga turut mengapresiasi dengan membagikan bunga kepada peserta aksi.

"Bunga mawar ini sebagai pertanda kasih sayang kami kepada adik-adik mahasiswa," ujarnya.

Dalam aksi ini ada 4 poin yang menjadi tuntutan para mahasiswa. Dua poin yang menjadi sorotan adalah kelangkaan minyak goreng dan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).