Wacana Presiden 3 Periode dan Tunda Pemilu Perlu Dihentikan, Begini Alasannya

Suasana Memanas, Polisi Pukul Mundur Massa Aksi 11 April — Aparat kepolisian melepaskan water canon untuk membubarkan massa aksi demo mahasiswa di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/4/2022). Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM SI menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin ini. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Jaringan Aktifis Pergerakan (Jakper) meminta berbagai kalangan agar menghentikan wacana dan diskursus tentang penundaan pemilu 2024 atau jabatan presiden 3 periode.

Jubir Jakper Ahmad Rouf Qusyairi menilai hal tersebut sudah tidak aktual serta menghabiskan energi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rouf menyatakan, narasi politik yang bangun kelompok yang menolak wacana dan isu penundaan Pemilu/jabatan Presiden 3 periode cenderung mengandung unsur kebohongan, karena tidak mencerminkan realitas yang sebenaranya, dimana Pemerintah sudah tegas menetapkan pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024 dan Pilkada pada September 2024.

Menurutnya, demontrasi menolak penundaan pemilu atau jabatan Presiden 3 periode sangat rentan ditunggangi kelompok politik tertentu dalam rangka untuk membangun narasi yang men-downgrade pemerintah, sehingga mereka mendapatkan keuntungan secara politik guna memperebutkan kekuasaan pada Pemilu 2024.

"Itu sebabnya kita perlu komitmen untuk mengembalikan semangat, spirit, dan subtansi kebebasan berpendapat sebagai prinsip demokrasi harus dikembalikan pada koridor yang sebenarnya, yakni bebas dan bertanggungjawab," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/4/2022).

Sejumlah orang membakar pos polisi yang berada di kawasan Pejompongan Jakarta Pusat hari Senin (11/4). Massa beringas melawan polisi saat dibubarkan dengan tembakan gas air mata.

2 dari 2 halaman

Penegasan Jokowi

Jakper meminta wacana penundaan pemilu dan presiden 3 periode ditunda. (Ist).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta anak buahnya atau para menteri untuk tak lagi mendengungkan wacana penundaan Pemilu 2024 yang berbuah dan mengarah ke perpanjangan jabatannya untuk ketiga kalinya.

Jokowi dengan tegas memerintahkan jajarannya berhenti menimbulkan polemik dan fokus bekerja.

Jokowi juga menekankan para menteri harus memiliki sense of crisis dan sensitif terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat saat ini. Jokowi memerintahkan menteri menjelaskan kepada masyarakat situasi global yang saat ini sedang sulit.

Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menegur menterinya karena tak memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait naiknya harga minyak goreng dan Pertamax. Terlebih, kenaikan harga minyak goreng sudah berbulan-bulan.

Penegasan serupa kembali dilontarkan Jokowi sehari jelang demonstrasi mahasiswa 11 April 2022, muncul rekaman video Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam rekaman video dari YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi menyatakan secara tegas bahwa Pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar regulasi atau payung hukum untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 segera diselesaikan. Dia menegaskan bahwa tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada Juni 2022 mendatang.