Sukses

KPU Situbondo Ajukan Rp65 Miliar untuk Pilkada 2024

KPU Situbondo, mengusulkan angaran Pilkada 2024 sebesar Rp65 miliar. Jumlah tersebut naik sekitar 50 persen dibanding pilkada 2020 yang tercatat Rp32 miliar.

Liputan6.com, Situbondo Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo mengusulkan angaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp65 miliar. Jumlah tersebut naik sekitar 50 persen dibanding anggaran pilkada 2020 yang tercatat Rp32 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kabupaten Situbondo Sugiyono mengatakan, penetapan jumlah anggaran untuk pilkada mendatang masih menunggu hasil pembahasan dan nantinya disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

“Usulan Anggaran yang disampaikan KPU belum kita lakukan pembahasan di internal Bappeda. Tidak bisa juga anggaran sampai seperti itu, tidak mungkinlah, Tapi, kami belum bisa menyimpulkan saat ini,”kata Sugiyono, ditulis Senin (25/4/2022).

Pemkab Situbondo belum melakukan pembahasan mengenai usulan angaran pilkada yang disampaikan KPU karena saat ini Bappeda masih focus melakukan pembahasan RKPD 2023 dan APBD Perubahan 2022.

“Kami tidak bisa memprediksi anggaran pilkada nantinya berapa sebelum pembahasanya dilakukan finalisasi.Nanti kalau sudah selesai dibahas akan kami rilis,”tambahnya.

Ketua KPU Situbondo Marwoto menyatakan, membengkaknya anggaran penyelenggaraan Pilkada 2024 demi melancarkan pelaksanaan pesta rakyat di tengah keadaan yang masih pandemi.

“Saat ini kan masih dilanda pandemi maka simulasi persiapan pilkada harus menyesuaikan dengan kondisi. Perencanaan anggaran pilkada penting dipersiapkan sejak awal, tujuanya agar Pemkab Situbondo segera menyiapkan kebutuhan anggaran tersebut,” katanya.

2 dari 2 halaman

APD

 

Menurut Marwoto, dua tahun sebelum pelaksanaan pilkada adalah waktu yang sangat pendek sehingga persiapan sudah harus dilakukan sedikit demi sedikit.

Kata dia, perencanaan anggaran pilkada 2024 sebesar Rp65 miliar khusus untuk membiayai kebutuhan yang dipersiapkan KPU saja, mengingat biaya yang dibutuhkan semakin bertambah, seperti penyediaan APD tidak lagi menggunakan anggaran APBN melainkan APBD

“Kebutuhan APBD dibebankan kepada daerah yang menghabiskan biaya sekitar Rp16 miliar. Selain itu kebutuhan untuk logistik yang diprediksi setiap tahunya terus naik. Maka Angaran itu dipersiapkan untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga yang tinggi,”pungkas Marwoto.