Banyuwangi 10 Tahun Beruntun Raih Opini WTP, Apa Rahasianya?

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani (Kiri) menerima hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2021. (Istimewa)

Liputan6.com, Banyuwangi - Pemkab Banyuwangi kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP tersebut sukses diraih Banyuwangi selama sepuluh kali berturut-turut.

Hasil audit BPK tersebut diterima Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono di kantor BPK Jawa Timur. Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono.

Banjir Rob Rendam Kabupaten Banyuwangi, Ribuan Orang Terdampak

Bupati Ipuk bersyukur Pemkab Banyuwangi berhasil mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah. Sepuluh kali meraih opini WTP menunjukan pengelolaan keuangan Kabupaten Banyuwangi telah sesuai standar akuntansi pemerintahan dan perundang-undangan.

“Alhamdulillah, kita semua berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan. Terima kasih kepada BPK yang telah mengaudit, memberikan arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah,” ujar Ipuk, Sabtu (14/5/2022).

Ipuk menambahkan, opini WTP dari BPK tersebut memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

“Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi tata kelola keuangan yang baik juga akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan output-outcome program pembangunan yang jelas,” paparnya.

Capaian WTP kali kesepuluh ini meyakinkan Ipuk bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.

Pandemi, lanjut Ipuk, telah menumbuhkan tantangan tersendiri bagi daerah bagaimana membuat program-program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi untuk menjaga kesejahteraan warga yang terdampak ekonomi.

KPK menetapkan Bupati Bogor, Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor kepada BPK Perwakilan Jawa Barat. Diduga Ade memberikan suap untuk dapat hasil predikat wajar tanpa pengecualian dalam pengurusan laporan k...

2 dari 2 halaman

Perbaikan Tata Kelola Keuangan Daerah

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Cahyanto menegaskan, pihaknya akan terus melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah. Bukan hanya pengelolaan dan pelaporan anggaran yang bagus, lanjut dia, melainkan juga harus berdampak kepada masyarakat.

“Keuangan daerah tak hanya harus akuntabel dan transparan, tapi juga diwujudkan dalam program pembangunan yang punya manfaat besar bagi warga. Ini yang menjadi pedoman kita,” ujarnya.

"Terima kasih kepada jajaran BPK atas bimbingan dan arahan sehingga pengelolaan keuangan Banyuwangi semakin baik,” tambahnya.

Ke depan, menurut Cahyanto, akan memperketat monitoring dan evaluasi, mulai dari perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran