162 Ton Porang Serpih Kering Madiun Diekspor ke China

Liputan6.com, Madiun - Sebanyak 162 ton porang dalam bentuk serpih kering (chips) hasil produksi petani di Kabupaten Madiun, Jawa Timur disekpsor ke China melalui PT Asia Prima Konjac di Desa Kuwu, Kecamatan Balerejo.

Saat melepas ekspor tanaman yang sedang naik daun itu, Bupati Madiun Ahmad Dawami mengaku senang karena porang varietas Madiun 1 yang menjadi komoditas andalan Kabupaten Madiun akhirnya bisa kembali diekspor ke China setelah selama pandemi ditutup sejak pertengahan tahun 2020.

"Alhamdulillah hari ini porang dari petani Kabupaten Madiun bisa diekspor ke China lagi. Ini kabar baik untuk semuanya. Saya ingin semua bahagia terlebih para petani porang di Madiun," ujar Bupati Madiun yang akrab disapa Kaji Mbing, di Madiun, dilansir dari Antara, Rabu (6/7/2022).

Ia berharap dengan dibukanya kembali keran ekspor porang, harga panen umbi komoditas tersebut dapat naik dan kembali normal.

Sebelum pandemi, harga panen umbi porang berkisar antara Rp10.000 hingga Rp14.000 per kilogram tergantung ukuran. Sedangkan saat ini harganya anjlok pada kisaran Rp2.500 hingga Rp2.800 per kilogram.

"Mudah-mudahan dengan dibukanya ekspor ini harga porang menjadi normal, sehingga para petani kita di Kabupaten Madiun lebih semangat lagi ketika harganya mulai membaik," kata dia.

Ia menjelaskan dibukanya ekspor porang tersebut sudah lama diupayakan, mulai dari Pemerintah Kabupaten yang dibantu forkopimda hingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Keran ekspor ke China akhirnya dibuka setelah surat keterangan registrasi lahan sebagai syarat untuk ekspor ke China terpenuhi.

Oleh karena itu, Bupati meminta para petani porang di Kabupaten Madiun untuk disiplin menjaga surat keterangan registrasi lahan yang berkaitan dengan keamanan pangan, kesehatan makanan, dan keterangan asal barang atau komoditasnya.

"Dengan surat keterangan registrasi lahan tersebut ada beberapa protokol yang harus dipatuhi. Artinya, komoditas porang dari petani sampai pabrik dan kemasannya harus diatur dengan baik sesuai syarat negara tujuan ekspor. Sebab, ketika ada pelanggaran maka sanksinya cukup berat, yakni ekspornya bisa ditahan lagi selama 5 tahun. Jadi harus disiplin," kata Bupati.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.