Liputan6.com, Gresik - Food Estate Mangga yang baru saja diresmikan Presiden Jokow Widodo di Desa Sukodono, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur akan dikembangkan mangga varietas malaba, gadung-21, arummanis dan garifta.
Food Estate Mangga di Gresik merupakan kawasan terintegrasi berskala luas yang pertama dikembangkan di Indonesia. yang meliputi empat kecamatan di Gresik, yaitu di Kecamatan Dukun seluas 1.205 hektare, Kecamatan Sidayu seluas 1.506 hektare, Kecamatan Panceng seluas 2.410 hektar dan Kecamatan Ujungpangkah seluas 903 hektare.
Baca Juga
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, keterlibatan offtaker di Food Estate Mangga berperan penting agar hasil produk hortikultura dari petani bisa lebih optimal.
Advertisement
"Saat ini baru sekitar 50 persen dari hasil panen mangga yang bisa masuk pasar modern. Sebanyak 50 persen lainnya dijadikan olahan seperti jus, buah potong beku, dodol, es krim, keripik dan kue," katanya di Gresik, dilansir dari Antara, Senin (22/8/2022).
Dia melanjutkan, dengan keterlibatan offtaker maka produk hortikulutra akan memiliki nilai tambah karena produk yang ditanam merupakan kebutuhan pasar.
Proses pemasarannya, PT Galasari Gunung Sejahtera menggandeng sejumlah perusahaan. Hingga tahun 2024, total pengembangan Food Estate Mangga di Kabupaten Gresik ditargetkan mencapai 6.024 hektar dengan melibatkan 12.048 petani.
Khofifah Indar meyakini Food Estate Mangga yang diresmikan Presiden Joko Widodo di Desa Sukodono, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, akan memperkuat ketahanan pangan.
Majukan Sektor Holtikultura
Menurut dia, perkampungan industri pangan untuk komoditas buah mangga itu kian memajukan pengembangan sektor holtikultural di Jawa Timur dari hulu hingga hilir.
"Tentunya diharapkan akan mampu mendorong produksi mangga dan produk hortikultura lainnya dari Gresik dan sekitarnya sehingga memperkuat ketahanan pangan, serta menyejahterakan masyarakat Jatim," ujarnya.
Gubernur Khofifah menjelaskan Food Estate Mangga di Gresik, yang menjadi program jangka panjang nasional untuk menjaga ketahanan pangan melibatkan banyak pemangku kebijakan dari hulu hingga hilir, yaitu mulai dari sarana prasarana, alat dan mesin pertanian, petani atau gabungan kelompok tani, penjamin komoditas hasil tani (offtaker), hingga industri modern.
Advertisement