Gapasdap Menolak Kenaikan BBM Bersubsidi, Begini Alasannya

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)

Liputan6.com, Surabaya - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo mengaku, pihaknya menolak rencana kenaikan BBM bersubsidi.

"Saat ini untuk tarif angkutan penyerangan yang berlaku saja masih berada di bawah perhitungan HPP yang telah dihitung oleh pemerintah yaitu 35,1 persen dibawah HPP. Ini yang sedang dimintakan kenaikan supaya pengusaha dapat menutup biaya operasional yang ada," ujar Khoiri saat berbincang dengan Liputan6.com di Surabaya, Selasa (30/8/2022).

Khoiri mengungkapkan, bagaimana jika nantinya BBM yang pada struktur biaya angkutan penyeberangan merupakan biaya yang terbesar, mengalami kenaikan di kisaran 40 hingga 60 persen (berdasarkan data yang berkembang di masyarakat).

"Berapa tarif yang akan dikenakan kepada masyarakat? Daya beli masyarakat saat ini hanya cukup jika tarif tersebut naik sesuai dengan permintaan kami untuk menutup kekurangan tarif yang terdahulu," ucapnya.

Khoiri mengatakan, jika memang pemerintah berkeinginan menaikkan harga BBM bersubsidi, maka pihaknya minta agar hal tersebut tidak dikenakan untuk moda transportasi laut/penyeberangan.

"Karena segmen pasar dari angkutan laut penumpang/penyeberangan adalah masyarakat kelas bawah yang terbatas daya belinya," ujarnya.

Selain itu, lanjut Khoiri, fungsi strategis angkutan penyeberangan adalah sebagai infrastruktur di negara maritim yang seharusnya fungsi tersebut dijalankan oleh pemerintah, tetapi untuk angkutan penyeberangan, fungsi tersebut dijalankan oleh para pengusaha.

Khoiri melanjutkan, sebagai fungsi infrastruktur dan juga angkutan super massal, harusnya nilai subsidi BBM lebih besar dibandingkan dengan moda transportasi yang tidak merangkap sebagai infrastruktur.

"Apalagi jargon dari Presiden Jokowi adalah pembangunan sektor maritim. Maka Pak Jokowi wajib membaca berita ini, supaya benar-benar mengetahui kondisi yang sebenarnya," ucapnya.

Khoiri menyebut, saat ini kuota BBM bersubsidi berdasarkan penyaluran BBM jenis Solar secara nasional hanya 1,36 persen dari yang seharusnya kurang lebih 1,5 persen.

"Dengan kuota tersebut diharapkan tidak dilakukan pengurangan jumlahnya dan untuk nilai subsidinya juga agar menjadi perhatian pemerintah," ujarnya.

Saat ini, kata Khoiri, kondisi pengusaha angkutan penyeberangan sudah memprihatinkan. Banyak yang terlambat dalam memberikan gaji karyawannya hingga perusahaannya dijual karena tidak mampu mengoperasikannya.

"Kenaikan biaya operasional yang sangat tinggi sedangkan tarifnya masih belum cukup sebagai pemicunya. Jika angkutan penyeberangan mengalami kegagalan, maka tidak bisa tergantikan dengan moda transportasi yang lainnya," ucapnya.

Pemerintah tengah pusing karena subsidi energi terus membengkak. Pemerintah sebenarnya sudah menambah subsidi energi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), gas dan listrik tersebut di semester I 2022. Namun ternyata, melihat perkembangan yang ada saat ini, ...

2 dari 2 halaman

Ajukan Penyesuaian Tarif

20170105-BBM-Naik-AY1 — Papan petunjuk BBM yang berada di SPBU, Jakarta, Kamis (5/1). Penetapan harga BBM Umum jenis Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite dan Pertalite merupakan kebijakan korporasi Pertamina. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Saat ini Gapasdap sedang mengajukan penyesuaian tarif kepada pemerintah untuk menutup kekurangan dari perhitungan sebelumnya yaitu 35,1 persen. Sehingga harapannya dengan kesulitan operasional yang ada bisa segera direalisasikan oleh pemerintah.

"Dan jika memang pemerintah tidak ingin kenaikan tarif tersebut tidak membebani masyarakat, maka diharapkan tidak terjadi kenaikan tarif pelabuhan maupun jasa asuransi," ujar Khoiri.

Khoiri menegaskan, jika kondisi seperti ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, pengusaha akan kesulitan memenuhi standar pelayanan minimum dan juga standar keselamatan internasional, karena yang penting kapal bisa beroperasi.

"Dan jika terjadi kecelakaan maka pemerintah juga ikuta bertanggung jawab terhadap rendahnya tarif sehingga tidak mampu untuk menutup biaya operasional," ucapnya.