Nelayan Probolinggo Terancam Tak Bisa Melaut Jika BBM Bersubsidi Naik

Ilustrasi kapal nelayan di Pelabuhan Mayangan Probolinggo. (Istimewa). — Ilustrasi kapal nelayan di Pelabuhan Mayangan Probolinggo. (Istimewa)

Liputan6.com, Kota Probolinggo Nelayan di Kota Probolinggo resah dengan rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar.

Salah seoerang nelayan di Pelabuhan Tanjung Tembaga Mayangan Kota Probolinggo Mustofa berharap, pemerintah agar meninjau Kembali rencana kenaikan BBM tersebut. Itu lantaran selain harganya yang bakal membebani nelayan, ketersedian BBM subsidi dikhawatirkan semakin sulit diperoleh.

Kata Mustofa, nelayan sudah cukup terbebani dengan kenaikan harga solar sebelumnya dari Rp5.500 per liter menjadi Rp6.500 per liter. Apalgi jika harga solar Kembali naik.

“Susah nelayan kaluar seperti ini. Sekarang saja saya memilih tidak melalut sementara waktu karena sulitnya mendapatkan solar. Terlebih lagi kalau naik harganya," ujar Mustofa, Kamis (1/9/2022).

Menurut Mustofa, jika harga BBM solar dan pertalite Kembali naik, tidak sedikit nelayan diperkirkan bakal berpikir ulang untuk melaut. Karena biaya untuk membeli bahan bakar solar tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh dari melaut.

“Kalau saya saja untuk tiap berlayar membutuhkan 1.000 liter solar dan 250 liter pertalite sebagai bahan bakar genset unutk penerangan. Kalau harganya naik pastinya biaya melaut akan naik,”tambahnya.

Khawatir timbul arus deras akibat gerhana bulan, para nelayan memilih libur melaut dan bertafakur pada Tuhan.

2 dari 2 halaman

Tidak Melaut

Nelayan lainnya Andi mengaku, saat ini saja pihaknya sangat sulit mendapatkan solar. Dia mengaku, sudah sekitar sebulan terakhir tidak melaut karena banyak kapal yang memilih bersandar di Pelabuhan karena sulitnya mendapatkan solar.

“Kalau tidak melaut ya tidak kerja, terus mau dapat penghasilan dari mana kalau menanggur terus. Kalau sulitnya dapat soar sudah terjadi selama dua bulan terakhir. Semoga saja segera ada solusi dari pemerintah untuk persoalan ini.