DPRD Banyuwangi Kritik Harga BBM Naik, Minta Gaji ASN Dipotong 50 Persen

Anggota DPRD Banyuwangi dari Partai Persatuan Pembangan Basir Qodim (Istimewa)

Liputan6.com, Banyuwangi - Anggota DPRD Banyuwangi dari PPP Basir Qodim yang menilai langkah pemerintah menaikkan harga BBM salah. Menurutnya, menaikkan harga BBM menjadikan beban masyarakat semakin berat.

"Pemerintah kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat. Menaikkan BBM sama dengan membunuh rakyat," kata Basir Qodim, Senin (5/9/2022).

Untuk menghemat anggaran negara sekaligus menuntaskan persoalan BBM, pemerintah seharusnya memotong separuh atau 50 persen gaji dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para pejabat negara.

Dengan cara itu, maka efektif bagi negara untuk membagi anggaran untuk kebutuhan masyarakat secara meluas.

Selama ini poin gaji dan tunjangan ASN dan pejabat negara jarang sekali disentil untuk dibahas demi mengurangi beban anggaran negara, maka Basir berpikir jika melalui potongan sebesar 50 persen dari gaji maupun tunjangan ASN dan pejabat akan lebih efektif mengurangi beban APBN hingga APBD di daerah.

Cara tersebut bukan hanya mengendalikan ekonomi negara, tapi juga sangat membantu beban anggaran ditingkatkan Provinsi sampai Kabupaten/Kota, secara otomatis anggaran bisa dialokasikan untuk kebutuhan pro rakyat, termasuk subsidi BBM.

"Sekarang misalkan diambil 50 persen dari gaji atau tunjangan ASN dan Pejabat, sudah berapa ratus ribu se-Indonesia ini pejabatnya, maka mudah sekali untuk mengatasi persoalan BBM. Plus rakyat juga tidak tambah sengsara," ungkap Basir.

Disebutkan Basir, dengan waktu yang hampir bersamaan, jeritan rakyat dengan kebijakan kenaikan BBM, ternyata pemerintah malah menaikkan tunjangan kinerja atau Tukin bagi para PNS, yang berlaku sejak September 2022.

"Uang negara ini habis dipakai tunjangan-tunjangan itu, terus rakyat akhirnya yang dikorbankan," ujar Basir.

Partai Buruh dan serikat buruh dikabarkan bakal turun ke jalan untuk melakukan demo menolak kenaikan harga BBM. Rencananya demo itu bakal berlangsung di gedung DPR RI, Selasa (06/09/2022).

2 dari 2 halaman

Tunjangan PNS Naik

Basir juga menyinggung soal alokasi anggaran perjalanan dinas, dalam satu bulan pejabat bisa kunjungan kerja hingga puluhan kali, setiap harinya pun dihitung untuk memfasilitasi kunjungan.

"Kunjungan kerja juga, kalau ini bisa dipangkas kan juga efektif, apalagi alokasi dananya untuk membantu subsidi BBM. Contohnya, bisa diatur kalau pejabat maksimal boleh melakukan kunjungan 3 atau 5 hari dalam satu bulan, kan bisa sangat menghemat juga," ungkapnya.

Sebagai informasi, Pemerintah telah menetapkan harga BBM 3 September 2022, adapun diantaranya Pertalite dari harga Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, kemudian harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, hingga harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.