Dinsos Data Ulang Warga Miskin di Jambewangi Banyuwangi Tidak Dapat BLT BBM

Proses penyaluran BLT BBM ooleh PT Pos Indonesia di Banyuwangi. (Istimewa)

Liputan6.com, Banyuwangi - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Banyuwangi melakukan pendataan ulang warga miskin di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu.

Hal itu dilakukan pasca adanya temuan ribuan data warga miskin yang hilang sehingga tidak mendapat Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM).

Kepala Dinsos PPKB Kabupaten Banyuwangi Henik Setyorini mengatakan, untuk Banyuwangi total ada 120.572 penerima BLT BBM. Jumlah tersebut berasal dari basis data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah ada.

Penggunaan data penerima PKH dan BPNT sebagai data penerima BLT BBM ini, kata Henik, sudah sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.

Namun saat penyaluran BLT BBM beberapa waktu lalu, ratusan warga miskin di Desa Jambewangi gigit jari, lantaran tak menerima dana kompensasi kenaikan harga BBM.

"Sekitar 504 untuk BPNT dan 592 untuk PKH. Itu yang nggak dapat. Seluruhnya itu di Desa Jambewangi," kata Henik, Jumat (16/9/2022).

Untuk menindaklanjuti hal itu, lanjut Henik, pihaknya telah menerjunkan tim pendamping untuk mendata ulang warga kurang mampu yang berhak menerima bantuan.

"Hari ini kita terjunkan tim Pendamping untuk menginput ulang yang kemudian kita usulkan kembali ke Kemensos," jelasnya.

Henik menambahkan, penyaluran BLT BBM dilakukan secara bertahap sesuai dengan SP2D dana yang masuk ke PT POS, sebagai penyalur bantuan.

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Maluku. Ia sampaikan bahwa BLT BBM telah disalurkan kurang lebih 40 persen di Indonesia.

2 dari 2 halaman

Penyaluran Bertahap

"Penyaluran BLT BBM dilakukan secara bertahap, dan saat ini sudah mencapai sekitar 40 ribu warga yang menerima," pungkasnya.

Berdasarkan data dari Dinsos PPKB Banyuwangi, total warga kurang mampu di Desa Jambewangi yang datanya terhapus tidak tanggung-tanggung, kurang lebih sekitar 1.782 KPM. Adapun rinciannya 590 warga penerima PKH, 504 warga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan 688 warga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Terhapusnya data KPM DTKS banyak faktor penyebab. Diantaranya sudah tidak layak karena sudah bukan warga setempat atau pindah tempat tinggal.