Situbondo Kelebihan 5.500 Pegawai Honorer, Apa Solusinya?

Liputan6.com, Situbondo - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Kabupaten Situbondo Fathor Rakhman menyatakan, jumlah tenaga honorer dengan kebutuhan pegawai tidak Proposional.

"Jumlah honorer saat ini 8.500 yang tercatat di BKP-SDM, sedangkan kebutuhan sekitar 3.000 orang. Pastinya jumlah ini berlebih dan tidak proposional jika dibandingkan dengan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Situbondo,”ujarnya, Senin (19/9/2022).

Untuk kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemkab Situbondo terbagi di Tenaga Pendidikan 1.800 orang, tenaga Kesehatan 1.100 orang dan tenaga di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainya sekitar 100 orang.

"Kalau ada 8.500 tenaga honorer dan yang akan diambil 3.000 berarti masih tersisa 5.500 orang yang harus dicarikan cara untuk ditata ulang," tambah Fathor Rakhman.

Farhor mengatakan, saat ini BKP-SDM tengah mendata ulang tenaga honorer sebagai basis data (database) untuk kepentingan memenuhi kebutuhan pegawai.

Pendataan honorer ini berlangsung di seluruh Kabupaten/kota di Indonesia. Nantinya data ini akan menjadi rujukan Kemenpan-RB dalam membuat kebijakan terkait tenaga honorer.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 57/2020 tertanggal 28 Mei 2020.

2 dari 2 halaman

Tunggu Informasi Lanjutan

Terkait Kabar pendataan tenaga honorer yang akan direkrut menjadi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Fathor mengatakan hal itu tidak dibenarkan.

"Memang BKN pusat dan Kementerian PAN-RB akan melakukan rektrutmen tenaga honorer sebagai PPPK dengan memprioritaskan tenaga Pendidikan dan Kesehatan. Hal itu juga belum ada informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat,”pungkasnya.