10 Kali WTP Beruntun, Banyuwangi Diganjar Penghargaan Menkeu

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani (kanan) menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI Sri Muliyani (Istimewa) — Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Muliyani. (Istimewa)

Liputan6.com, Banyuwangi Pemkab Banyuwangi meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Kamis (22/9/2022).

Penghargaan ini diperoleh Banyuwangi setelah sukses mempertahankan opini WTP murni atas LKPD dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 kali berturut-turut.

“Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih atas apresiasi Kementerian Keuangan. Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk lebih baik lagi dalam menjalankan tata kelola dan pelaporan keuangan pemerintah daerah,” kata Ipuk.

Diketahui, Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada pemerintah, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan keuangan. Penghargaan diraih atas perolehan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran 2021.

Dikatakan Ipuk, untuk mempertahankan capaian opini WTP dari BPK bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan konsistensi, kebersamaan, tata kelola keuangan yang baik, serta kesungguhan untuk mengikuti aturan yang berlaku.

“Kami terus berupaya memanfaatkan dan mengelola keuangan daerah dengan baik, serta bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih kepada BPK yang terus memberikan arahan kepada kami bagaimana menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan,” ujarnya.

KPK menetapkan Bupati Bogor, Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor kepada BPK Perwakilan Jawa Barat. Diduga Ade memberikan suap untuk dapat hasil predikat wajar tanpa pengecualian dalam pengurusan laporan k...

2 dari 2 halaman

Program Pelayanan Publik

Capaian WTP kali kesepuluh ini meyakinkan Ipuk bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.

Pandemi, lanjut Ipuk, telah menumbuhkan tantangan tersendiri bagi daerah bagaimana membuat program-program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi untuk menjaga kesejahteraan warga yang terdampak ekonomi.

"Berbagai program pemulihan ekonomi kita geber, namun kepatuhan dan ketelitian penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi tetap kita pertahankan. Alhamdulillah, tidak hanya opini WTP yang bisa dipertahankan, namun Banyuwangi juga menjadi daerah yang peningkatan angka kemiskinannya terendah di Jawa Timur, yaitu hanya 0,01 persen dari 2020 ke 2021,” kata Ipuk.