Liputan6.com, Banyuwangi Dinas Pendidikan Banyuwangi mendata ada 12 sekolah dasar (SD) terpaksa dimerger atau digabung kekurangan siswa tahun ini.
"Merger merupakan strategi kita untuk menyesuaikan kondisi yang ada. Kita tidak bisa memaksakan sekolah- sekolah itu tetap berdiri sendiri, sementara siswanya sedikit bahkan kedepannya terancam tidak ada," ujar Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno, Kamis (29/9/2022).
Selain kekurangan siswa, penyebab lain harus dilakukan merger sekolah, karena kekurangan guru yang bersetatas pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK di sekolah-sekolah itu.
Advertisement
“Saat ini kan sudah ada kebijakan tidak boleh lagi ada tenaga honorer. Faktor lainya untuk efisiensi dan standarisasi Pendidikan dan memenuhi kebutuhan dana BOS," tambah Suratno.
Suratno memperkirakan, merger SD di Banyuwangi akan terus dilakukan, karena pada 2023 akan banyak guru PNS yang pensiun.
"Tahun depan jumlah guru yang pensiun cukup banyak di Banyuwangi, sedangkan dari segi pengangkatan tenaga guru dari jalur PPPK masih tidak imbang. Tahun ini Banyuwangi hanya dapat sekitar 500 kuota PPPK, itu dibagi untuk tenaga guru dan Kesehatan. Jadi masih sangat kurang," papar Suratno.
Untuk sekolah yang berada di wilayah pelosok nantinya ada pengecualian dan pertimbangan khusus dari Pemerintah. Meskipun di sekolah tersebut jumlah siswanya hanya sedikit, maka tidak akan dilakukan merger jika letaknya di daerah pelosok.
Lebih Memadahi
"Karena jika digabung dengan sekolah lain akan merugikan pelajar mengingat jarak sekolah satu dengan lainya terpaut jauh,”tambahnya.
Dinas Pendidian Banyuwangi memastikan meski sejumlah sekolah merger, para siswa tetap akan mendapatkan sekolah yang lebih memadahi sehingga proses belajarnya tidak terganggu.
"Untuk siswa yang sekolahnya merger sudah kita pastikan pindah ke sekolah yang memadahi. Sehingga mereka tetap mendapatkan pendidikan seperti biasa," pungkas Suratno.
Advertisement