Banyuwangi Luncurkan Mal Pelayanan Publik Digital, Bisa Urus Dokumen Langsung dari Gawai

Liputan6.com, Banyuwangi Pemkab Banyuwangi menjadi daerah pertama yang meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Warga bisa mengurus 43 dokumen kependudukan dari gawainya, untuk kemudian bisa dicetak langsung.

Soft launching MPP Digital dilakukan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Sekretaris Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Eko Prasojo.

"Selamat kepada Banyuwangi yang terus berinovasi, dan kini meluncurkan Mal Pelayanan Publik Digital. Kita patut apresiasi. Pelayanan digital ini merupakan variasi pelayanan publik pada masyarakat, di mana ada yang bersifat fisik, ada yang digital, dan ada juga hibridasi," kata Eko Prasojo Jumat (7/10/2022).

Guru Besar Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan apa yang dilakukan Banyuwangi patut diapresiasi, karena di masa mendatang ketika infrastruktur digital sudah kian lengkap di Indonesia, pelayanan publik berbasis digital pasti menjadi keniscayaan.

"Dalam lima tahun lagi bisa jadi akan terjadi perubahan digitalisasi yang besar. Akan terjadi milienialisasi besar-besaran di Indonesia, sehingga kebutuhan pelayanan publik digital menjadi keharusan," jelas Eko.

Hal senada diutarakan oleh Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum KemenPAN-RB Muhammad Imanuddin. Menurutnya pemerintah pusat kini konsentrasi untuk melakukan digitalisasi pelayanan. 

"Setelah yang pertama membuat MPP, Banyuwangi kembali membuat terobosan membuat MPP Digital yang merupakan pertama kali di Indonesia. Selamat untuk Banyuwangi," kata Imanuddin.

MPP Digital di Banyuwangi mengintegrasikan layanan publik secara digital melalui satu aplikasi "Smart Kampung Banyuwangi". Dalam aplikasi tersebut terdapat layanan "Mal Pelayanan Publik Digital".

Sebagai tahap awal, lewat layanan ini masyarakat bisa mengurus berbagai kebutuhan administrasi kependudukan (adminduk) secara mandiri melalui online, mulai Kartu Keluarga, pengajuan KTP elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA),  Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan administrasi kependudukan lainnya.