Pengembangan Smart City Butuh Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman Antar Daerah

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Pengembangan konsep kota cerdas (smart city) membutuhkan pengetahuan dan berbagi pengalaman di antara kabupaten dan kota di Indonesia. Terutama dalam menyusun strategi terpadu untuk mewujudkan perkotaan cerdas yang kompak, nyaman, efisien dan berkelanjutan.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal pada pembukaan Rapat Kebijakan Standar Pelayanan Perkotaan Cerdas Berkelanjutan, pada Selasa (1/11/2022).

“Daerah-daerah champion yang langganan juara ini menjadi soko guru, fasilitasi yang ingin belajar, sehingga makin banyak yang champion. Ambil beberapa sampel daerah champion ini untuk dijadikan contoh. Hari ini, terdapat 548 daerah otonom di Indonesia yang dapat diarahkan untuk membangun ekosistem digital yang komprehensif di wilayahnya masing-masing,” ujar Safrizal.

Safrizal juga mengingatkan tentang posisi Indonesia yang memegang kepemimpinan ASEAN Smart City Network (ASCN) pada 2023. Indonesia akan memiliki 10 kota cerdas yang akan dijadikan percontohan di tingkat internasional.

"Tahun ini kita memilih 7 daerah lagi, dari 3 yang sudah ada, diwakili DKI Jakarta, Kota Makassar dan Banyuwangi. Kita akan ukur daerah-daerah dengan menggunakan indikator-indikator kematangan kota cerdas, atau Smart City Maturity,” lanjut Safrizal.

Safrizal juga mengingatkan, penerapan kota cerdas tidak hanya dipahami sebagai penggunaan TIK, dan melupakan tujuan kota untuk melayani warganya melalui penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel serta efektif dan efisien, sehingga dapat tercermin dalam peningkatan Indeks SPBE Nasional dan peningkatan E-Government Development Index (EGDI) Indonesia.

Indonesian Long Range Conference berlangsung pada Rabu kemarin di Function Hall Studio 6 Emtek City, Jakarta Barat.

2 dari 2 halaman

Bukan Hanya Aplikasi

“Smart city not only aplikasi. Sudah ada lebih dari 3.400 aplikasi yang dikembangkan. Perlu adanya integrasi yang terstandarisasi," ujarnya.

Oleh karena itu diperlukan pendekatan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta, universitas hinggai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Fokus melayani, mencapai SPM (Standar Pelayanan Minimal) sehingga standar pelayanan ini memajukan SPM yang paling dibutuhkan terlebih dahulu,” tambah Safrizal.