Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan prevalensi stunting di Indonesia berhasil diturunkan dari 30,8% pada 2018 menjadi 24,4% pada 2021. Namun, meski tren penurunan stunting tiga tahun terakhir sudah positif, tetap diperlukan penanganan beragam persoalan dalam penanggulangan stunting agar target prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024 dapat tercapai.
Baca Juga
"Salah satunya, persoalan pada garda terdepan pelaksana program, yaitu para pelaku di tingkat desa dan masyarakat. Kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antar-pelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan,” tegas Wapres pada acara Forum Nasional Stunting 2022 yang digagas BKKBN dengan Tanoto Foundation, Selasa, (6/12/2022).
Advertisement
Ma'ruf meminta para pejabat daerah seperti gubernur, wali kota, bupati, hingga camat dan lurah, agar memimpin secara langsung koordinasi program penanganan stunting. Selain pengoordinasian dan pembagian tugas kerja yang baik, dia juga meminta para pemimpin kepala daerah memperhatikan pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi bagi para kader.
“Mari kita bekerja dan maju bersama garda terdepan dalam menurunkan stunting. Tanpa aksi-aksi nyata, penurunan stunting hanya ramai sebagai wacana dalam forum diskusi, tetapi sepi dalam implementasi,” katanya.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun belakangan, penurunan prevalensi stunting belum pernah melebihi 2% per tahun. Kendati demikian, diupayakan pada 2022 ini, prevalensi stunting menurun hingga 3%.
“Di tahun 2022 ini, diharapkan optimalisasi penurunan bisa mencapai 3%. Sehingga, 2024 bisa mencapai 14%,” harapnya.
Untuk itu, kata Hasto, diperlukan kerja sama yang sangat luas serta data yang lebih akurat dalam penanganan stunting di Indonesia.
“Ke depan kami akan tingkatkan data stunting agar lebih presisi. Sehingga ketika ada alokasi anggaran stunting, itu benar-benar tepat sasaran ke keluarga yang stunting,” kata Hasto.
Penurunan Stunting
Global CEO Tanoto Foundation J. Satrijo Tanudjojo mengatakan, pihaknya mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam percepatan penurunan stunting.
Sejak 2021, BKKBN dan Tanoto Foundation telah bekerja sama untuk mengembangkan program percepatan penurunan stunting berbasis keluarga. Dengan dibentuknya Tim Pendamping Keluarga yang diprakarsai oleh BKKBN, pendampingan terhadap keluarga berisiko mempunyai anak stunting akan menjadi lebih terarah dan tepat.
“Kami yakin TPK sebagai garda terdepan mempunyai peran penting dalam pengambilan langkah preventif dan promotif, serta pemberian rujukan untuk mendapatkan akses ke layanan yang dibutuhkan,” ujar Satrijo.
Advertisement