Pakar Pidana: Sidang Tragedi Kanjuruhan Harus Benar-Benar Dibuka untuk Umum

Apel pengamanan sidang perdana tragedi Kanjuruhan di Polrestabes Surabaya. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)

Liputan6.com, Surabaya - Pengadilan Negeri Surabaya melarang live streaming pada sidang perdana tragedi Kanjuruhan pada Senin 16 Januari mendatang.

"Sidang tersebut akan dilakukan secara online di ruang Cakra dan ada pembatasan pengunjung," ujar Gede di PN Surabaya, Jumat (13/1/2023).

Karena keterbatasan ruang, lanjut Gede, media atau Wartawan diperkenankan melakukan peliputan selama persidangan berlangsung, namun tidak diperbolehkan menyiarkan persidangan secara Live streaming.

"Terkait pelarangan live streaming bahwa hal tersebut adalah permintaan dari majelis dikarenakan untuk menjaga psikologis keluarga korban," ucapnya.

Pakar Pidana di Surabaya Sunarno Edy Wibowo mengkritik kebijakan yang diterapkan oleh PN Surabaya tersebut. Menurutnya, sidang seharusnya benar-benar terbuka untuk umum. Mengingat, pengamanan super ketat telah dilakukan sejumlah instansi terkait, baik di dalam maupun luar PN Surabaya.

"Sidang ini kan terbuka untuk umum, artinya harus benar-benar dibuka untuk umum. Kecuali, kalau sidang asusila tertutup memang tidak untuk umum," ujar pria yang akrab disapa Prof Bowo ini.

Bowo menyebut, kebijakan itu dinilai mengebiri hak untuk keluarga korban dan keadilan. Terlebih, untuk larangan menyiarkan langsung jalannya persidangan tersebut.

"Sekarang ini demokrasi, nah itu bukan demokrasi, sidang terbuka tapi tidak terbuka. Kalau bicara UU, tidak boleh dan harus dibuka, ini kan tentang UU dan bukan kekuasaan absolut. Jadi, sidang harus benar-benar dibuka untuk umum," ucap Bowo.

Berita video Iwan Bule, sapaan akrab Ketua PSSI, Mochamad Iriawan, mengungkapkan simpatinya untuk Dirut LIB, Akhmad Hadian Lukita, yang ditetapkan sebagai salah satu tersangka untuk insiden Tragedi Kanjuruhan.

2 dari 2 halaman

Persepsi Miring

Bowo menilai, kebijakan untuk melarang suporter hadir saat sidang tak mengapa. Namun, untuk pengamanan, aparat tetap disiagakan. Mengingat, tata tertib dan keamanan sudah diatur.

Bila memang terkesan menutup diri dari umum, Bowo khawatir akan muncul beragam persepsi miring perihal tersebut.

"Kalau seperti ini, berarti jadi rasa keadilan tidak ada. nah, kalau seperti itu ada apa? ada rekayasa apa? ada setting apa ini? Ini kembali ke zaman dulu, sudah bukan demokrasi seperti yang dibuka oleh Gus Dur," ujarnya.