Strategi Khofifah Tuntaskan Masalah Kemiskinan Ekstrem di Jatim

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)

Liputan6.com, Surabaya - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyatakan siap menghadapi sejumlah masalah yang diprediksi bakal menerpa Jatim serta memaparkan strategi penangannya.

Mantan Menteri Sosial itu menyatakan siap menghadapi masalah inflasi, kemiskinan ekstrem, stunting, investasi, birokrasi berdampak, APBD, TKDN, stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024, sampai dengan soal kebebasan beragama dan beribadah.

"Kami bersama seluruh jajaran Forkopimda Jatim terus melakukan kolaborasi, koordinasi dan sinergi bersama untuk menjalankan arahan Bapak Presiden Jokowi dalam menangani berbagai permasalahan tersebut," katanya dilansir dari Antara, Selasa (17/1/2023).

Terkait inflasi, Khofifah memastikan terus meng-update data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan penanganan.

“Dalam upaya pengendalian inflasi di Jatim, Pemprov Jatim melakukan strategi 4K. Keempat strategi tersebut adalah Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,” kata Khofifah.

Selanjutnya, dalam menangani masalah kemiskinan ekstrem, Gubernur Khofifah telah melakukan berbagai langkah seperti program elektrifikasi dan renovasi rumah tinggal layak huni. Selain itu program bantuan sosial, serta pemberdayaan usaha perempuan.

Terkait penanganan stunting, Gubernur Khofifah menyatakan telah memiliki dua macam intervensi. Yakni intervensi spesifik bidang kesehatan dengan kontribusi sebesar 30 persen. Selain itu intervensi sensitif bidang non kesehatan dengan kontribusi sebesar 70 persen.

Kemudian terkait investasi, Gubernur Khofifah terus mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan ideal di Jatim.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, Rabu (21/12/2022). Kantor Khofifah digeledah tim penyidik lembaga antirasuah berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait pengelolaan dana hibah...

2 dari 2 halaman

Inovasi Digital

Menurutnya Jatim telah memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang penanaman modal yang mengatur tentang percepatan pelayanan perizinan, deregulasi penanaman modal, promosi penanaman modal dalam dan luar negeri, serta pemberian insentif bagi penanam modal.

"Kami juga terus melakukan inovasi proses perizinan secara digital dengan memanfaatkan teknologi informasi yakni pelayanan perizinan online, pelayanan informasi investasi online, serta pelayanan Jatim Online Single Submission," katanya.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Jatim ini mengatakan, bersama Pangdam V/Brawijaya, Kapolda dan jajaran Forkopimda Jatim rutin melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait terutama jelang Hari Besar Nasional, seperti Hari Raya Keagamaan, Tahun Baru, sampai dengan persiapan keamanan jelang Pemilu.

"Sinergi, kolaborasi dan koordinasi ini terus kami lakukan untuk menjaga stabilitas keamanan Jatim agar tetap kondusif. Termasuk apabila ada isu-isu terkait gangguan keamanan dan ketertiban maka Pak Pangdam, Pak Kapolda serta Pak Pangdam juga telah memiliki langkah-langkah konkret terkait penanganannya," ucapnya.