Kebijakan Zero Odol Dinilai Perlu Masa Transisi Sebelum Diterapkan 100 Persen

Truk kelebihan muatan atau Overdimension and Overload (odol) melintas di jalan tol. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperingatkan serbuan produk China akibat penerapan Zero Odol (Over Dimension Overloaded) yang terlalu terburu-buru. Hal tersebut terjadi lantaran produk lokal yang tidak bisa bersaing akibat kebijakan Zero Odol.

Hariyadi menegaskan Apindo bukan dalam posisi menolak kebijakan Zero Odol. Sejatinya pelaku usaha mendukung kebijakan tersebut namun perlu sebuah masa transisi sebelum kebijakan Zero Odol benar-benar diterapkan 100 persen.

Dia juga mengaku telah menyampaikan usulan Apindo terkait masa transisi kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Dia menyampaikan bahwa pengusaha tidak bisa serta merta dilarang dan dipaksa mengikuti Zero ODOL.

"Yang namanya sopir truk, pengusaha truk, yang punya barang ngamuk semua," katanya.

Sebelumnya, Pengamat transportasi Suripno mengusulkan agar kebijakan ini menyeting ulang kebijakan zero odol ini, karena persoalannya sangat kompleks, sudah berlangsung lama dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Pendekatan yang hanya didasarkan pada penegakan hukum tidak akan berhasil bila tidak diimbangin dengan manfaat yang dirasakan semua pihak.

Mantan Direktur Keselamatan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini mengatakan Zero Odol ini pada dasarnya adalah suatu akibat karena tidak efisiennya sistem transportasi.

"Jadi, penyelesaiannya juga perlu penyelesaian yang menyeluruh dan terstruktur," ujarnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan pada 2020 seluruh jalan tol di Indonesia akan terbebas dari kendaraan kelebihan muatan dan dimensi (Over Dimension Over Load/ODOL).

2 dari 2 halaman

Rugikan Hitungan Bisnis

Razia Truk ODOL — Razia kendaraan truk ODOL di wilayah Balikpapan. (Liputan6.com)

Jadi, kata Kepala Pusat Kajian Kebijakan dan Sistem Transportasi dan Logistik Institut Transportasi dan Logistik Trisakti ini, kebijakan Zero ODOL ini lebih baik dihentikan dulu.

"Berhenti dulu, ditata dulu programnya. Setelah tertata terkoordinasikan dengan baik. Jadi, pemerintah harus bisa mengusahakan bagaimana agar kebijakan ini dapat dikondisikan supaya orang melanggar itu tidak usah harus ditindak dulu baru sadar, tapi dia sendiri merasa bahwa ODOL itu merugikan dari sisi hitung-hitungan bisnis," tukasnya.