Menpan RB: ASN Harus Netral di Pemilu 2024, Tidak Bisa Ditawar Lagi

Liputan6.com, Jember - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, digitalisasi birokrasi menjadi kunci untuk mendorong kinerja aparatur sipil negara (ASN) agar lebih baik.

“Presiden memberikan pesan agar birokrasi tidak boleh njelimet (berbelit- belit) lagi, sehinga pelayanan harus cepat," ujar Abdullah Azwar Anas, Senin (20/2/2023).

Kata dia., tema kementerian PAN RB adalah bergerak untuk reformasi berdampak, sehinga digitalisasi birokrasi  menjadi pilihan agar ke depan pelayanan birokrasi bisa lebih cepat, bisa lebih transparan dan bisa lebih murah.

Ia mengatakan, pihaknya sedang mendorong kinerja birokrasi agar bisa ditingkatkan karena rakyat sekrang ingin lebih mendapatkan pelayanan yang baik dan mungkin pekerjan birokrasi sekarang sudah berjalan bagus.

“Tapi rakyat menuntut lebih berdampak. Jangan sampai ASN sibuk, tapi dampaknya tidak terlalu banyak untuk rakyat, sehingga kami mendorong birokrasi bergerak dan berdampak,”katanya

Menjelang Pemilu 2024, kata Anas, Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Aparatur Sipil Negara dan beberapa lembaga lain sudah menjalin nota kesepahaman agar bisa dipatuhi oleh semua ASN.

“Tujuannya untuk mewujudkan netralitas ASN di tahun politik saat Pemilu 2024,” tambah Anas.

Ia menjelaskan, arahan, sanksi, dan berbagai Langkah untuk para ASN yang melanggar itu sudah sangat jelas dan tidak bisa ditawar lagi.

“Oleh karena itu, ASN harus netral menjadi bagian yang tidak bisa ditawar untuk menghadapi kegiatan politik pada Pemilu 2024,” pungkasnya.