6 Terdakwa Korupsi DLH Situbondo Kompak Ajukan Banding, Anggap Putusan Hakim Tidak Faktual

Liputan6.com, Situbondo - Enam terdakwa korupsi pengadaan jasa konsultasi penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) tahun anggaran 2021 di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Situbondo mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.

Beberapa waktu lalu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan vonis hukuman mulai 4 tahun hingga 5,5 tahun kepada para terdakwa karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp676 juta.

"Memang benar klien kami mengajukan banding setelah majelis hakim menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan. Sebagaimana pledoi kami semua pekerjaan sudah dilaksanakan, dokumen juga sudah selesai, dan dana sudah terpakai. Jadi tidak alasan apapun yang dijadikan pembenaran oleh majelis hakim bahwa klien kami bersalah," ujar penasihat hukum terdakwa Yudi Kristianto, Supriyono, Selasa (21/2/2023), dikutip dari Antara.

Vonis terhadap terdakwa Yudi Kristanto cukup berat yakni 5 tahun 6 bulan dan denda Rp200 juta dengan subsider 6 bulan dan uang pengganti Rp179 juta, menurut dia, adalah keputusan yang tidak faktual.

Karena, lanjut dia, berdasarkan fakta di pengadilan apa yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) itu jauh dari fakta di pengadilan.

"Demikian juga putusan hakim sama sekali tidak mencicil terkait dengan pertimbangan-pertimbangan untuk pledoi kami, dan semua dibenarkan, semua dikutip dari JPU saja oleh majelis hakim," ucap dia.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Situbondo Nyoman Wasita Triantara membenarkan enam orang terdakwa korupsi UPL dan UKL pada DLH Situbondo mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.

"Pengajuan banding oleh penasihat hukum para terdakwa dilakukan tujuh hari setelah pengadilan menjatuhkan vonis. Kami dari JPU juga mengajukan banding," ujar Wasita.