Buka Musrenbangcam, Bupati Ipuk Tekankan Fokus Banyuwangi pada Penanganan Kemiskinan hingga Infrastruktur

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memberikan arahan dalam aacara musrenbang Kecamatan di Kecamatan Kabat Banyuwangi (Istimewa)

Liputan6.com, Banyuwangi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) digelar secara serempak se Kabupaten Banyuwangi . Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani tegaskan tema pembangunan pada 2024 mengacu pada penguatan ekonomi.

“Perlu diketahui bersama, bahwa tema pembangunan ke depan adalah Menguatkan ketahanan ekonomi dengan menjaga stabilitas sosial dan infrastruktur terintegrasi melalui kolaborasi, inovasi dan transformasi,” ungkap Ipuk Selasa (21/2/2023)

Untuk mewujudkan tema besar tersebut, lanjur Ipuk, telah dirinci ke dalam sebelas sub tema. “Dari tema besar tersebut, sesuai dengan arahan presiden dan juga RPJMD, kami rinci menjadi sebelas sub-tema,” terangnya.

Sub tema yang pertama, Ipuk memfokuskan pada penanganan kemiskinan ekstrem. Hal ini ditargetkan bisa mencapai zero persen pada 2024. “Pada tahun lalu, data kemiskinan kita berada di angka 7,51 persen. Beberapa di antaranya masih menyisakan kemiskinan yang ekstrem, yang angkanya 0,99 persen di 2022. Seperti di Kalibaru, Kabat dan Kalipuro. Tahun depan ini harus tuntas,” ungkap Ipuk.

Penangan stunting juga tak luput dari fokus pembangunan tahun depan. Pada bulan timbang Agustus 2022 terdapat 3,95 persen atau setara 2.704 jumlah balita stunting di Kabupaten Banyuwangi. Presentase terbanyak terdapat di Kecamatan Cluring, Wongsorejo, dan Giri.

“Pada tahun ini, kita alokasikan Rp7 miliar untuk pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil resiko tinggi. Sehingga diharapkan tahun berikutnya tidak ada penambahan stunting dan yang terlanjut dapat ditekan semaksimal mungkin,” paparnya.

Selain itu, infrastruktur juga tidak terlepas dari proses pembangunan ke depan. Utamanya, infrastruktur yang berkaitan dengan layanan dasar dan distribusi logistik. Panjang jalan di Banyuwangi mencapai 2.771,26 km, dengan kondisi jalan yang mantap sekitar 77,42 persen.

“Artinya, masih ada sekitar 22,58 persen atau 625,75 km kondisi jalan yang harus diperbaiki. Tentu, ini secara bertahap akan kita selesaikan berdasarkan skala prioritas kemendesakannya,” jelas Ipuk.

Beberapa hal yang berkaitan dengan pengembangan sektor ekonomi juga menjadi fokus. Di antaranya tentang kemudahan izin investasi; menjaga ekosistem pelaku ekonomi pertanian, pariwisata dan UMKM; penguatan produk industri olahan yang berpotensi ekspor; dan perluasan kerjasama internasional untuk pengembangan pasar.

“Ini kita akan upayakan semaksimal mungkin agar kesejahteraan masyarakat Banyuwangi benar-benar terwujud,” harap Ipuk.

Daya saing Sumber Daya Manusia serta penguatan modal sosial untuk mewujudkan kondusivitas investasi, sosial dan politik menjadi konsentrasi pula. “Apalagi tahun depan, kita akan memasuki tahun politik. Mulai dari Pilpres, Pileg hingga Pilkada,” ungkapnya.

Stunting merupakan masalah yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Stunting sendiri adalah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama.

2 dari 2 halaman

Layanan Berbasis Nonstop Services Serta Transformasi Digital

Untuk mencapai semua itu, imbuh Ipuk, pembangunan juga akan difokuskan pada pengembangan layanan berbasis nonstop services serta transformasi digital hingga ke desa. “Jika pelayanan publik tidak optimal, sudah tentu apa yang direncanakan di atas akan sulit terwujud. Sehingga pelayanan birokrasi ini harus diperbaiki dengan berbasis digitalisasi,” jelas Ipuk.

Dari sejumlah fokus kinerja tersebut, Ipuk juga menegaskan bahwa hal tersebut akan tercapai dengan semangat kolaborasi dan inovasi semua pihak. “Tangan pemerintah saja tidak akan cukup untuk menanganinya. Perlu kolaborasi dan inovasi seluruh masyarakat. Baik dari eksekutif, legislatif maupun stakeholder lainnya,” pungkas Ipuk.

Musrenbangcam ini merupakan tahapan untuk menyusun kinerja pemerintah pada tahun mendatang. Diikuti oleh berbagai elemen pemerintah, masyarakat dan anggota legislatif dari masing-masing daerah pemilihan.