Liputan6.com, Malang - Wali Kota Malang Sutiaji optimis dapat menuntaskan sertifikasi 6 ribu dari 9 ribu aset Pemkot Malang 2023 ini.
“Kita memang agak lamban, dan selama ini rata-rata permasalahannya di biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang nantinya akan dilakukan percepatan,” ujarnya, Selasa (21/2/2023).
Baca Juga
Sutiaji menyontohkan seperti misalnya pembebasan biaya BPHTB bagi warga kurang mampu. Selain itu juga penyelesaian sertifikasi tanah menggunakan peta tunggal dengan BPN. Untuk program ini diprediksi membutuhkan dana sebesar Rp5 miliar hingga Rp6 miliar.
Advertisement
“Ini nanti akan menggunakan dana hibah ke BPN. Kami minta BPN segera membuat usulan dan akan dianggarkan tahun depan,” jelasnya.
Kepala BPN Malang Muhammad Rizal menyatakan, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023 ini di wilayah Kecamatan Sukun. Masyarakat pun diimbau untuk memanfaatkan program PTSL ini.
Dari program ini, Rizal mengatakan jika pihaknya dapat menyelesaikan 1.200 hektar lahan, sertifikat untuk 6.000 lahan dan 184 aset milik Pemkot Malang.
“Kami juga memiliki layanan digital, sehingga warga tidak perlu datang ke kantor BPN saat mau mengurus sertifikat serta scan buku tanah,” bebernya.