DPP KNPI Dukung Menteri BUMN dan Pertamina Relokasi Depo Plumpang

Ketua Harian DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Rusdi Yusuf (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Harian DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Rusdi Yusuf mendukung langkah Menteri BUMN dan Pertamina merelokasi Depo Plumpang ke daerah yang dikuasai PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

"Depo BBM adalah instalasi strategis dan berbahaya yang mesti dibangun dengan memperhatikan asas kehati-hatian. Jika lokasinya sudah terlalu dekat dengan permukiman, pilihan pindah memang langkah yang mesti dilakukan," ujarnya Selasa (7/3/2023).

Tragedi Pertamina Plumpang Kebakaran: Kronologi, Dampak, dan Pembelajaran

Menurutnya, langkah tegas dan berani oleh Menteri BUMN dan Pertamina perlu diapresiasi. Memindahkan Depo Pertamina Plumpang memang perlu biaya yang tidak murah, namun keselamatan rakyat tentu tidak dapat dinilai dengan uang.

Rusdi menambahkan, pihaknya ikut mengawal dengan serius tragedi kebakaran Depo Plumpang ini.

"Kita tidak bisa lagi mendasarkan lokasi Depo Plumpang seperti di 1974 ketika Depo ini mulai beroperasi. Kondisi Jakarta dulu dengan sekarang berbeda. Kepadatan penduduk adalah keniscayaan yang tidak dapat dicegah," jelasnnya.

Menurutnya, pembangunan harus mendasarkan pada fakta sosiologis, bahwa jumlah penduduk kian bertambah, lahan semakin sempit, dan implikasinya pada potensi kecelakaan Depo yang semakin tinggi pula.

"Jika pilihan relokasi penduduk yang akan dipilih, tidak ada jaminan kebakaran tidak akan terjadi lagi.

Terbakarnya Depo Pertamina Plumpang, meluluh lantakkan permukiman. Belasan nyawa melayang, puluhan lainnya luka-luka. Buntutnya, pemerintah mengambil langkah, tahun 2024, Depo Plumpang akan dipindahkan ke tanah milik Pelindo.

2 dari 2 halaman

Minimalisir Biaya Sosial dan Politik

Polisi Kerahkan Anjing Pelacak K9 Cari Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang — Polisi kerahkan anjing pelacak K9 cari korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara. (Merdeka.com/Lydia Fransisca)

Lebih lanjut Rusdi berujar bahwa relokasi Depo justru akan membuat ongkos operasional akan semakin murah dalam jangka panjang. Jika relokasi ini tidak jauh dari pelabuhan, maka biaya pengaliran dan perawatan pipa dapat dipangkas, artinya beban keuangan negara juga dapat dioptimalisasi.

"Kita juga dapat meminimalisir biaya sosial dan politik yang timbul dari polemik pemindahan penduduk. Pada akhirnya, narasi relokasi Depo tidak saja berdimensi populistik, namun memang keniscayaan bagi keberlanjutan bisnis perusahaan negara, dan beban negara secara luas," ujarnya.