Lantik 27 Pejabat Bojonegoro, Bupati Anna Muawanah Tekankan Netralitas PNS Jelang Pemilu 2024

Liputan6.com, Bojonegoro - Bupati Bojonegoro Anna Muawanah melantik 27 pejabat di lingkup Pemkab Bojonegoro. Pelantikan tersebut di antaranya sembilan pengangkatan dalam jabatan administrator dan 18 pengangkatan dalam jabatan pengawas.

Anna menyatakan , memasuki tahun politik Pemilu 2024 sebagai PNS sesuai dengan undang-undang tidak boleh melakukan gerakan politik. Tapi sebagai warga negara sipil, PNS memiliki hak menggunakan hak asasi politik atau hak suara.

“Gerakan politik berbagai macam. Misalnya, program kegiatan untuk konsolidasi atau sebagai PNS mengambil jam waktu kerja untuk konsolidasi itu tidak diperkenankan. Oleh sebab itu ada Inspektorat dan bisa dilakukan investigasi,” katanya, Selasa (7/3/2023).

Arahan Anna Muawanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS pada pasal 5 yang menyebutkan, segenap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam aturan juga disebutkan bentuk dukungan dapat berupa, ikut kampanye; menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.