Jatim Jadi Provinsi dengan Jumlah Perpustakaan Terakreditasi Terbanyak Nasional

Gubernur Jatim Khofifah dan wakil Gubernur Jatim Emil Dardak. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)... Selengkapnya

Liputan6.com, Surabaya - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI atas kebijakan dan komitmen besarnya sehingga menjadikan provinsi tersebut memiliki perpustakaan terakreditasi terbanyak di Indonesia pada tahun 2022.

Khofifah menilai apresiasi ini akan semakin meningkatkan motivasi seluruh warga Jatim untuk bersama-sama meningkatkan budaya dan literasi membaca sejak dini.

Gubernur memaparkan perpustakaan yang sudah terakreditasi dan mendapatkan sertifikat di Jatim pada tahun 2021 jumlahnya mencapai 1.658 dan meningkat di tahun 2022 menjadi 2.096.

“Dengan jumlah perpustakaan yang terus meningkat, kami mendorong seluruh warga Jatim untuk meningkatkan literasi membaca sejak dini," katanya di Surabaya, dilansir dair Antara, Rabu (8/3/2023).

Orang nomor satu di Jatim ini menekankan peningkatan kemajuan perpustakaan menjadi sebuah keharusan. Menurutnya peran perpustakaan dalam menyejahterakan masyarakat melalui peningkatan literasi sangat besar manfaatnya.

"Perpusatakaan masih menjadi rujukan utama dari semua generasi untuk mendapatkan literatur keilmuan maupun pengetahuan. Sehingga kuantitas dan kualitas bahan bacaan harus kembali menjadi perhatian bersama," ujarnya.

Tidak hanya soal kuantitas dan kualitas perpustakaan, Khofifah menyatakan peningkatan kompetensi para pustakawan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga menjadi perhatian Pemprov Jatim.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengaku baru ‘ngeh’ dan merasa bangga karena bola yang akan digunakan pada ajang Piala Dunia 2022 mendatang ternyata diproduksi di Madiun.

2 dari 2 halaman

Asas Pembelajaran

Secara khusus ia mengajak para pustakawan untuk senantiasa mengembangkan kompetensinya sehingga dapat memberikan sumbangsih kepada perkembangan dunia yang semakin maju, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

“Utamanya pada Pasal 2 bahwa Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran serta kemitraan,” katanya.

Di sisi lain, perkembangan informasi yang sangat dinamis, lanjut Khofifah, membuat setiap individu berlomba-lomba mendapatkan informasi.

Kedinamisan tersebut mau tidak mau memunculkan fenomena fear of missing out (FOMO) yang artinya suatu fenomena yang membuat individu cemas bahkan takut kehilangan sebuah informasi.

“Pemenuhan informasi ini dapat diraih dengan penggunaan media sosial yang seringkali dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran informasi. Karena ada fenomena seperti itu, kita juga harus mengembangkan perpustakaan yang ada di daerah-daerah untuk bisa menjadi perpustakaan yang berstandar nasional untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat," tuturnya.