PPP Jatim Minta Program Dana Hibah Dihapus, Hanya Dinikmati Kalangan yang Punya Relasi Politik

Liputan6.com, Surabaya - Wakil Ketua DPW PPP Jatim Mujahid Ansori meminta program dana hibah dihapuskan di Jatim. Menurutnya, pola dana hibah yang pernah diterapkan b ermasalah.

"Saya sebagai orang PPP saya lebih baik dana hibah dihapus. Kita tolak bersama-sama karena faktanya di lapangan banyak masalah," ujarnya pada diskusi "Menyongsong Pemilu 2024 di Tengah Ranjau Hibah" di Surabaya, Rabu (8/3/2023)., di Surabaya, Rabu (8/3/2023).

Mujahid menjelaskan, dalam konteks stabilitas APBD, hibah merupakan belanja tidak langsung. Sebuah daerah dianggap sehat jika belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung. Sementara di Jatim, kata dia, sudah terlalu kebablasan karena belanja tidak langsungnya lebih besar.

"Hibah kalau dengan program belanja langsung beda. Kalau belanja langsung akan lebih terukur. Hibah itu hadiah, bisa diberikan ke siapa saja. Bisa miskin, bisa kaya. Tapi sekarang relatif hanya didapatkan oleh orang yang punya relasi politik. Bahkan ada di bawah yang dapat hibah berkali-kali, jadi ada ketidakadilan," ujarnya.

Mujahid menekankan, dirinya bukan bermaksud menentang program-program untuk kemaslahatan masyarakat. Hanya saja, kata dia, sistemnya harus diubah. Apalagi, lanjutnya, dengan adanya hibah, fungsi pengawasan dewan menjadi semakin berkurang.

"Harusnya dewan mengawasi tapi ini malah diawasi. Saya berharap hibah dievaluasi. Bukan tidak berpihak kepada masyarakat. Tapi dievaluasi sistemnya. Jangan sampai tidak terukur," kata Mujahid.