126.358 Warga Banyuwangi Terima Bansos Beras 10 Kg Beras, Ambil di Kantor Pos

Liputan6.com, Banyuwangi - Pemkab Banyuwangi mulai menyalurkan bantuan pangan untuk 126.358 warga. Total ada 1,26 ribu ton beras disiapkan.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi Henik Setyorini mengatakan, setiap warga mendapat jatah 10 kilogram (kg) beras. 

Penyaluran dilakukan oleh PT Pos Indonesia dan mulai disalurkan sejak Selasa 11 April. Rencananya proses penyaluran bakal berlangsung hingga Senin 17 April 2023.

"Sudah dimulai sejak kemarin di Kecamatan Banyuwangi, Glagah, dan Wongsorejo. Nanti bertahap ke kecamatan-kecamatan lain juga," kata Henik, Kamis (13/4/2023).

Bantuan yang diberikan saat ini, kata Henik, merupakan alokasi untuk Maret 2023. Nantinya, warga penerima bantuan akan mendapat jatah beras dengan jumlah yang sama selama tiga bulan.

“Masing-masing penerima mendapatkan 10 Kg beras nantinya,” paparnya.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan kecamatan dan pemerintah desa untuk penyaluran bantuan tersebut. Bantuan diberikan kepada warga yang namanya tertera dalam surat panggilan.

"Penerima bantuan tinggal datang ke lokasi penyaluran dengan membawa KTP atau KK asli dan surat panggilan yang diberikan," tegasnya.

Sebelumnya, Sekitar 125 ribu lebih masyarakat di Banyuwangi terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) sembako maupun program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial RI. Bansos tersebut mulai dibagikan sejak 29 Maret 2023.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, Henik Setyorini menjelaskan, bahwa ini adalah penyaluran bansos termin pertama di tahun 2023. Para penerima bansos sembako, akan menerima uang tunai sebesar Rp. 600 ribu.

“Ini merupakan jatah untuk tiga bulan (Januari-Maret 2023) dengan rincian per bulan Rp. 200 ribu. Jadi KPM mendapatkan Rp 600 ribu,” urai Henik.

Sementara nominal untuk bantuan PKH bervariasi antara Rp 225 ribu hingga Rp. 3 juta-an.

“Nominal PKH yang bervariasi ini dikarenakan data KPM yang berbeda-beda.  Misalnya KPM yang memiliki anak usia sekolah, balita, ibu hamil, lansia, dan anggota keluarga yang lumpuh atau cacat,” ujar Henik.