Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan, IKN Nusantara diharapkan bisa menjadi kota masa depan yang melahirkan peradaban dimana tercipta dengan baik kerukunan antar umat beragama.
"Dahulu saat membangun Kota Madinah, Nabi Muhammad mengumumkan bahwa akan membangun kota yang inklusif dan kosmopolit, yang menghargai kesamaan hak warga dari berbagai agama dan suku yang berbeda-beda," ujarnya saat Peringatan Nuzulul Qur’an di Masjid Al-Ikhawan, di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur, Kamis (13/4/2023) malam.
Advertisement
Selain peringatan Nuzulul Quran, Mahfud yang ditemani Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengunjungi sejumlah lokasi pembangunan konstruksi, di antaranya Bendungan Sepaku, Titik Nol Kilometer, Sumbu Kebangsaan, Kantor Kementerian Koordinator, dan Istana Kepresidenan.
Dia menyatakan, saat ini sudah sekitar 7.000 lebih pekerja konstruksi berada di IKN.
"Para tokoh berbagai agama, tokoh adat, dan para pekerja konstruksi berkumpul di IKN untuk memperingati turunnya kitab suci Al Qur’an di bulan Ramadhan. Acara ini akan dicatat dalam sejarah bahwa pertama kalinya kita mengadakan peringatan turunnya Al Qur’an atau Nuzulul Qur’an di IKN Nusantara, pada bulan Ramadhan 1444 Hijriyah," ujarnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, peraturan presiden (perpres) yang mengatur hak keuangan pegawai Otorita Ibu Kota Negara (IKN) sudah diputuskan. Hal ini menyusul pejabat eselon I ke bawah yang bekerja di Otorita IKN Nusantara belum digaji selama berbulan-bulan.
"Sudah. Sudah diputuskan. Sudah selesai. Tinggal proses," kata Mahfud kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/4/2023).
Meski begitu, Mahfud belum menjawab kapan kepastian pegawai Otorita IKN akan mendapatkan gajinya setelah perpres tersebut sudah diputuskan.
"Ya nanti," ujarnya.
Presiden, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, sejumlah menteri, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bermalam di kawasan inti pusat pemerintahan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara. Ini merupakan kali kedua presiden menginap di IKN.
Jokowi soal Gaji Pegawai IKN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang hak keuangan pegawai IKN Nusantara memerlukan konsolidasi antar kementerian. Namun, ia berjanji bakal langsung menandatangani Perpres itu jika sudah sampai ke mejanya.
"Ya kalau sudah sampai di meja saya, detik itu juga saya tanda tangan. Tapi memang kita ini kan membuat Perpres, menghitung tunjangan memerlukan konsolidasi antar kementerian," kata Jokowi di Depok, Jawa Barat, Kamis (13/4).
Jokowi menyebut, bahwa hak setiap karyawan tidak boleh hilang. Dia berjanji mempercepat penyelesaian Perpres tersebut.
"Yang paling penting haknya tidak hilang. Nanti akan kita percepat, kemarin baru kita bicarakan," ujar Jokowi.
Advertisement