15.258 Napi di Jatim Dapat Remisi Lebaran, Negara Hemat Rp8,7 Miliar

Liputan6.com, Surabaya - Sebanyak 15.258 narapidana di Jawa Timur (Jatim) mendapatkan Remisi Khusus Idul Fitri 1444 Hijriah sehingga negara bisa menghemat anggaran pengadaan bahan makanan mencapai Rp8,5 Miliar.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jatim Imam Jauhari mengatakan remisi khusus tersebut diberi kepada narapidana beragama Islam.

"Kami telah menerima 11 SK dari Dirjen Pemasyarakatan tentang Pemberian Remisi Khusus Idul Fitri Tahun 2023," ujar Imam saat memimpin Penyerahan Surat Keputusan (SK) Remisi Khusus Idul Fitri 2023 secara simbolis kepada narapidana se-Jatim di Sidoarjo, dilansir dari Antara, Sabtu (22/3/2023).

Ia mengatakan remisi ini hanya diberikan untuk narapidana beragama Islam. Namun, mereka harus memenuhi persyaratan umum, seperti berkelakuan baik dan menjalani masa pidana minimal enam bulan untuk dewasa dan tiga bulan untuk anak.

"Besaran remisi yang diberikan bervariasi, paling singkat 15 hari dan paling lama dua bulan," kata Imam.

Menurut dia, narapidana yang mendapatkan remisi berasal dari berbagai latar belakang tindak pidana. Mayoritas merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. "Sekitar 60 persen penerima remisi kasus penyalahgunaan narkotika, sisanya pidana umum," ujar Imam.

Ia mengatakan jika dilihat dari jenis remisi, mayoritas narapidana atau sejumlah 15.121 orang mendapatkan Remisi Khusus I yang berarti masih harus menjalani sisa pidana setelah mendapat remis, sedangkan 137 narapidana lainnya bisa langsung bebas karena mendapatkan Remisi Khusus II.

Dia mengatakan jumlah penerima remisi itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan usulan yang diajukan Kanwil Kemenkumham Jatim kepada Dirjen Pemasyarakatan sebelumnya. "Sebelumnya kami mengusulkan 15.408 napi. Jadi ada selisih antara usulan dan realisasi," tuturnya.

Adanya selisih ini, lanjut Imam, disebabkan karena sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Dalam UU tersebut, narapidana wajib berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan hasil pada sistem penilaian pembinaan narapidana (SPPN) dan menyertakan hasil asesmen penurunan tingkat risiko.

Dengan adanya hal tersebut, katanya, maka banyak data usulan UPT lapas dan rutan yang dikembalikan Ditjenpas untuk diperbaiki kembali. Dengan melampirkan hasil asesmen terbaru dan lengkap, narapidana dapat diusulkan kembali untuk mendapat remisi susulan.