Khofifah Minta Rencana Aksi Nakes ke Jakarta Tidak Korbankan Layanan Kesehatan Warga Jatim

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (Istimewa)

Liputan6.com, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berdialog dengan lima organisasi profesi tenaga kesehatan (nakes) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Kelima organisasi profesi tersebut ialah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Dialog dilakukan setelah mengetahui adanya rencana aksi damai yang rencananya dilakukan lima organisasi profesi tenaga kesehatan se Indonesia pada 8 Mei 2023 di Jakarta.

Khofifah meminta seluruh dinas kesehatan, rumah sakit, asosiasi rumah sakit dan organisasi profesi serta tenaga medis/kesehatan di Jatim, agar tetap memberikan pelayanan kesehatan dengan baik seperti biasanya.

"Saya menerima banyak flyer tentang ajakan aksi damai dengan logo organisasi profesi Kesehatan tertulis mulai 7 Mei. Kemudian 8 Mei akan aksi damai di Gedung DPR/MPR. Kemudian rencana dalam waktu tertentu antara tanggal 17-20 Mei 2203 ada rencana untuk penghentian pelayanan Kesehatan tertentu," ujarnya, Jumat (5/5/2023).

Prinsipnya, sambung Khofifah, pihaknya menghormati proses demokrasi dan penyampaian aspirasi dari semua elemen. Tetapi jika terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat, dia minta para nakes memikirkan kembali dampaknya.

"Mengingat proses pelayanan Kesehatan yang selama ini berjalan sudah luar biasa manfaatnya untuk masyarakat," tambahnya.

Ditegaskan Khofifah, dalam menyalurkan aspirasi mohon pelayanan kesehatan agar tetap berjalan baik . Ini sangat penting karena hal ini memastikan tidak ada masyarakat Jatim yang terganggu haknya untuk mendapatkan pelayanan medis yang optimal.

"Jangan sampai dalam proses mengawal demokrasi ini kita membuat masyarakat menjadi fihak yang dirugikan’’, Ujar Khofifah.

BPJS Kesehatan masih banyak dikeluhkan masyarakat. Persoalan kesiapan rumah sakit dan pembiayaan masih jadi problematika yang belum tuntas

2 dari 2 halaman

Tawarkan Ketemu Menko Polhukam dan Menko PMK

IDI beserta anggota organisasi lain demo atau unjuk rasa di depan Gedung DPR pada Senin (28 November 2022) soal RUU Omnibus Law Kesehatan. (Foto: Ade Nasihudin)

Khofifah juga menghargai bahwa proses penyampaian pendapat yang akan dilakukan organisasi profesi kesehatan terkait RUU kesehatan. Sebab, Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana ruang untuk menyuarakan pendapat sangat terbuka. "Dari poin itu, kami menilai proses demokrasi di buka ruang seluas-luasnya," jelasnya.

Khofifah bahkan menawarkan untuk membuka jalur penyampaian pendapat sesuai dengan jalur yang konstitusional. Tawaran bertemu dengan Menkopolhukam, kata Khofifah, merupakan salah satu opsi yang solutif jikalau ada poin-poin yang masih perlu diperjuangkan.

"Ada waktu untuk bisa menyampaikan hal-hal krusial atau poin dari pihak organisasi kesehatan. Misalnya berdialog dengan Menkopolhukam Pak Mahfud MD atau Menko PMK Muhadjir Effendy yang juga sama-sama dari Jatim supaya ada titik ketemunya dan mampu membawa perubahan yang konkrit," ujar Gubernur perempuan pertama Jatim ini.

Menurutnya, penawaran untuk bertemu dan berdialog dengan petinggi di pemerintahan pusat juga selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan bagian reformasi bidang pembangunan khususnya di bidang kesehatan.

Selain itu, merangkum ide yang masih bisa dikomunikasikan kepada pimpinan di pemerintah pusat sehingga ada hal-hal yang sangat substansial untuk dibahas organisasi kesehatan.

"Jadi ini berseiring dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk memaksimalkan ikhtiar panjenengan semua. Masih ada peluang untuk negosiasi atau berkomunikasi," tegasnya.