Liputan6.com, Jakarta - Persatuan Tenaga Teknis Indonesia (PTTI) berkomitmen mendukung langkah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), terkait fenomena gugur massal pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis Tahun 2022.
Ketua PTTI Mochamad Ginanjar Riana menyatakan, meskipun Menpan RB mengeluarkan pernyataannya bahwa nilai hasil seleksi PPPK Teknis 2022, sedang dikaji dan akan dikeluarkan kebijakannya baru, namun PTTI akan terus mengawal rencana kebijakan itu sehingga kebijakan reformulasi bisa segera dikeluarkan dan berkeadilan untuk semua.
Baca Juga
“Alhamdulilah hari ini kami bertemu langsung dengan Pak Azwar Anas selaku Menpan RB dan Bapak Bima Haria Wibisana selaku Kepala BKN, hasil pertemuan dan pernyataan beliau menjadi bahan kami untuk terus mengawal rencana kebijakan ini baik ke legislatif maupun instansi pembina agar terbuka oleh publik,” kata Ginanjar.
Advertisement
PTTI yang saat ini sudah mempunyai lebih dari 5.000 anggota, saat ini terus melakukan kajian terkait langkah konkret yang akan dilakukan dalam mengawal rencana reformulasi ini.
Ginanjar berharap pemerintah tetap komitmen menyelesaikan reformulasi dan mengeluarkan kebijakan reformulasi rekrutmen PPPK Teknis 2022 yang kemudian dilanjutkan dengan penyempurnaan penyelesaian permasalahan tenaga honorer di Indonesia.
Sebelumnya, Kemenpan RB Azwar Anas mengatakan tengah mempertimbangkan evaluasi rekrutmen PNS yang saat ini menggunakan passing grade menjadi sistem rangking.
BKN memprediksi 5,5 juta pelamar akan menyerbu seleksi ASN 2019. Kebutuhan ASN nasional yang dibutuhkan berjumlah 254.173 orang, terbagi atas CPNS dan PPPK.
Passing Grade Kelas Dunia
Azwar Anas menjelaskan pihaknya sedang membahas masalah passing grade secara intensif bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi pembina yang mengusulkan passing grade.
"Di satu sisi kami diminta soal birokrasi berkelas dunia, tetapi memang hasilnya menyedihkan sebagian, jauh dari passing grade yang ada," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi II DPR.
Anas menuturkan, pemerintah juga sedang melakukan pemetaan teknis untuk melihat potensi kelulusan dalam setiap jabatan agar lebih adil dan tetap menjaga kualitas.
Advertisement