Upaya Dirjen Bina Pemdes agar Program Penguatan Desa Tidak Terganggu di Tahun Politik

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro berharap Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah dan aparatur desa, tidak terdampak tahun politik.

"Kita berharap pelatihan yang melibatkan orang banyak tidak akan terganggu masa kampanye," ujarnya saat Workshop Konsolidasi Penyusunan Perencanaan Anggaran Program Lintas Komponen PIU P3PD, Senin (12/6/2023).

Eko menyebutkan, kampanye politik dimulai pada Oktober 2023. Selanjutnya, Februari 2024 akan dilaksanakan pemilu dan November 2024 akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Semua rencana anggaran harus sampai situ, bagaimana kita bisa melakukan percepatan sebelum 20 Oktober," katanya.

Dalam workshop ini, Ditjen Bina Pemdes meminta masukan dari lintas kementerian dan lembaga.

"Saya berharap forum ini dapat memberi masukan-masukan agar tujuan dari P3PD ini tercapai," ujarnya.

Eko mengingatkan seluruh komponen Project Implementing Unit (PIU), di lintas kementerian dan lembaga melakukan langkah bersama untuk menyelaraskan rencana program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

“Forum konsolidasi ini, mari kita laksanakan dengan sebaik mungkin untuk menyelaraskan pelaksanaan P3PD di komponen 1, 2, dan 3. Mari kita evaluasi, langkah konkrit apa yang perlu dilakukan,” ungkap Dirjen Bina Pemdes.

Eko menambahkan seluruh komponen PIU dapat memperhatikan pembagian tugasnya, sehingga tidak terjadi hal yang menghambat dalam pelaksanaan P3PD nantinya.