Mendagri Tito Karnavian: Program P3PD Salah Satu Visi Presiden, Bangun Indonesia dari Desa dan Perbatasan

Mendagri Muhammad Tito Karnavian. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) merupakan salah satu visi Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu desa dan perbatasan.

Tito memaparkan, ada sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat desa, salah satunya menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sekaligus sejumlah regulasi turunannya.

Tak hanya itu, pemerintah juga membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) yang khusus menangani desa. Penguatan lain dengan dianggarkannya Dana Desa untuk membantu desa melaksanakan program-programnya.

“Adanya aturan dalam UU Desa, kepala desa dipilih oleh rakyat secara langsung jadi menampilkan wajah demokrasi, adanya election. Bukan hanya kepala desa, ada juga perangkatnya, perangkat desa, bahkan ada juga penyeimbanganya, DPR-nya lah, yaitu badan musyawarah desa. Jadi demikian besar perubahan yang terjadi di desa dan kami kira visi baik Presiden ini sangat tepat,” kata Tito Karnavian, saat Rakornas Kick Off P3PD 2023 di Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Dia mengungkapkan, pemerintah memiliki manajemen administrasi negara tersendiri untuk mengurus pemerintahan desa. Guna mendukung hal itu, diperlukan penguatan pemerintahan di desa, terutama kapabilitas kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes).

Penguatan kapabilitas dilakukan melalui berbagai pelatihan yang menarget sekitar 75 ribu kepala desa. Mendagri dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Bank Dunia atas bantuan anggaran yang diberikan untuk program pelatihan ini.

“Karena ini ada program desa yang sangat berpengaruh langsung dengan masyarakat. Saya mohon betul untuk kita semua yang terkait dalam pelatihan ini termasuk para narsum tidak menggiring pada politik praktis, dukung mendukung, siapa pun calonnya. Kita murni program ini adalah program untuk memperkuat kapasitas kepala desa,” ungkapnya.

Panglima TNI Yudo Margono yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, penguatan desa bisa dilakukan dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik sejumlah penjabat (Pj) gubernur untuk lima provinsi, yaitu Banten, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo dan Papua Barat dengan masa jabatan hingga pemilihan kepala daerah periode...

2 dari 2 halaman

Desa Jadi Ujung Tombak Pembangunan

Hal ini sesuai dengan Nawacita ke-3 Presiden Joko Widodo. Apalagi sebagian besar wilayah NKRI adalah perdesaan yang menyimpan potensi luar biasa terkait sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM).

Dia menjelaskan, UU Desa telah mengubah paradigma desa dari objek menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan. Selain itu juga mewujudkan desentralisasi sampai ke tingkat desa guna memupus kesenjangan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan pemimpin desa yang kuat guna menjaga seluruh desa agar semakin maju dalam kerangka NKRI.

“Pemerintah desa memiliki otonomi untuk merencanakan dan mengarahkan problem pembangunan desa, sehingga sangat strategis jika diarahkan untuk mendukung pertahanan,” ujarnya.