Verifikasi Faktual Kemenkumham, Baru 10 Parpol di Jatim Berbadan Hukum

Kemenkumham Jatim melakukan verifikasi hukum parpol di Jatim. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)

Liputan6.com, Surabaya - Kanwil Kemenkumham Jatim menggelar verifikasi partai politik (parpol) berbadan hukum. Dari 76 parpol terdaftar, baru 10 parpol yang mengembalikan berkas verifikasi.

"Verifikasi ini sebagai bahan evaluasi atas eksistensi partai politik tersebut," ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim, Imam Jauhari, Jumat (21/07/2023).

Menurut Imam, pihaknya akan verifikasi faktual dan administratif. Kemenkumham, lanjut Imam, memerlukan data-data terkait profil partai dan profil kepengurusan.

"Termasuk bangunan fisik kantor, kami membutuhkan kecocokan antara alamat yang tertera dalam database AHU dengan kondisi nyata di lapangan," urai Imam.

Pria asal Pamekasan itu mengatakan, pihaknya berupaya untuk melakukan percepatan proses verifikasi. Yaitu dengan mendatangi secara langsung kantor parpol terdaftar.

"Tim verifikasi telah mendatangi 13 kantor parpol di tingkat pengurus provinsi," tutur Imam.

Imam menjelaskan petugas telah memberikan form verifikasi. Form tersebut juga dikirimkan melalui surat elektronik (email) yang terdaftar pada database AHU.

Namun, baru sepuluh parpol yang merespons. Sebanyak enam parpol mengembalikan berkas verifikasi melalui surat elektronik.

"Ada empat yang baru mengirimkan saat didatangi ke kantornya," terangnya.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menemui Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Jakarta. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah soal pembentukan koalisi besar dalam menghadapi Pemilu 2024.

2 dari 2 halaman

Update Data Parpol

132 TPS di Jakarta Utara Diprediksi Tidak Aman — Ilustrasi: Persiapan Pemilu

Untuk itu, Imam menghimbau kepada seluruh parpol yang terdaftar di AHU agar segera mengembalikan berkas verifikasi. Karena batas akhir pengumpulan berkas verifikasi adalah pada akhir Agustus 2023.

"Melihat respon hingga saat ini, kami akhirnya juga memberikan form fisik saat melakukan kunjungan ke kantor parpol, harapannya agar respon dari parpol bisa lebih cepat," terang Imam.

Selanjutnya pihak kanwil akan melakukan pengkinian dan pendokumentasian data parpol. Diharapkan, pada akhir tahun telah diperoleh data yang valid terkait eksistensi parpol di wilayah Jatim.