Sukses

Kemendagri Target Program P3PD Bisa Sasar 66 Ribu Desa, Begini Upayanya

Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) telah banyak memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk pembangunan di desa-desa di seluruh Indonesia. Program ini merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia (World Bank).

Liputan6.com, Jakarta - Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) telah banyak memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk pembangunan di desa-desa di seluruh Indonesia. Program ini merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia (World Bank).

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan, capaian-capaian P3PD yang ada saat ini perlu disyukuri. Program ini mencakup hampir seluruh provinsi di Indonesia, 380 kabupaten/kota. Ini berarti mewakili sekitar 71 persen kabupaten/kota di Indonesia.

Tak hanya itu, program ini juga mencakup 5.628 atau 80 persen dari total kecamatan di Indonesia.

"Kemudian desa-desanya juga demikian, desa-desanya dari 75.265 itu sekarang ini yang target P3PD ada kurang lebih 66.496 artinya 88% tersendiri," kata Eko, di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Untuk mewujudkan upaya tersebut, saat ini Kemendagri sudah berhasil menyelanggarakan Training of Trainer (ToT), sehingga jumlah pelatih bertambah banyak. Selain itu, modul pelatihan juga telah selesai dibuat walaupun terus berproses, direview, dan sebagainya.

"Kemudian, kita delegasi di pusat nanti kita harapkan ada server dan sebagainya yang bisa untuk mengambil data-data, peningkatan data-data profil desa dan kelurahan, terus kemudian di daerah kita mempunyai pelatihan-pelatihan yang sifatnya tematik dan dasar," paparnya.

2 dari 2 halaman

Jadi Legasi

Menurut Eko, capaian-capaian ini merupakan sebuah legasi. Pengetahuan aparatur desa akan semakin berkembang karena mereka selain mendapatkan pelatihan dasar juga temantik.

Mereka bisa saja mendapatkan pelatihan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), posyandu, pengolahan keuangan desa, maupun penetapan batas desa, dan sebagainya.

"Ini hal hal yang cukup signifikan bagi pembangunan desa di Indonesia," ujarnya.