Liputan6.com, Kota Malang - Pemerintah Kota Malang menerima kuota aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 271 orang yang terbagi dari 200 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru, 50 tenaga kesehatan dan 21 tenaga teknis.
Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa kuota yang diterima tersebut sesuai dengan usulan kebutuhan yang telah diserahkan oleh pemerintah daerah.
Baca Juga
"Kota Malang tahun ini mendapat kuota 271 ASN. Prinsipnya kami tidak mempermasalahkan dan tentu teknisnya nanti (proses pengadaan) harus sesuai dengan pedoman dari Badan Kepegawaian Nasional," katanya di Kota Malang, dilansir dari Antara, Sabtu (5/8/2023).
Advertisement
Ia menjelaskan, penetapan kuota ASN Kota Malang pada 2023 tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 546 Tahun 2023.
Menurutnya, kuota yang telah ditentukan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan Pemerintah Kota Malang ke Kemenpan RB. Penetapan tersebut, tentunya telah mempertimbangkan sejumlah hal.
"Ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang sudah kami sampaikan ke Kemenpan RB. Tentu setelah mempertimbangkan banyak hal seperti regulasi, kondisi faktual dan ketersediaan anggaran belanja pegawai yang di tetapkan menteri keuangan," tambahnya.
Ia menambahkan, dinamika birokrasi berkembang sangat dinamis, Reformasi birokrasi yang mengedepankan penyederhanaan organisasi berdasarkan kebutuhan menuntut ASN untuk berorientasi pada "outcome".
Â
Birokrasi Minim Struktur
Karena itu, ia meminta para ASN khususnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk siap menyambut birokrasi yang minim struktur, namun kaya fungsi. Pemerintah Kota Malang telah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan penggabungan perangkat daerah.
"Ini yang harus kita sadari bersama di saat ekspektasi masyarakat meningkat, kepercayaan masyarakat meningkat, maka sudah seharusnya mentalitas ini dirubah, penekanannya adalah minim struktur kaya fungsi menuju birokrasi berkelas dunia," tambahnya.
Pengumuman jumlah kuota ASN untuk Kota Malang tersebut disampaikan pemerintah pada Rapat Koordinasi Pengadaan ASN dan Uji Publik Undang-Undang ASN di Jakarta, pekan ini.
Diharapkan, pengadaan ASN tersebut bisa meningkatkan kinerja pemerintah untuk melayani masyarakat, demikian Sutiaji.
Advertisement